Susun RKPD, Pemkab Luwu Utara Gelar Forum Perangkat Daerah
Rabu, 23 Februari 2022 - 06:29 WIB
loading...
Pemkab Luwu Utara meyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Selasa (22/2/2022). Foto/Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara melalui Bappelitbangda meyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Selasa (22/2/2022).
Forum Perangkat Daerah yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Luwu Utara ini dihadiri Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten 1 dan 3, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian (Kabag), Camat serta Kasubag Perencanaan Masing-masing OPD lingkup Pemkab Luwu Utara.
Baca Juga: Kebakaran, Dua Rumah Warga di Kabupaten Luwu Rata Tanah
Kepala Bappelitbangda, Aluddin Sukri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk sinkronisasi antara indikator sasaran dalam RPJMD 2021-2026 dan indikator tujuan serta sasaran serta program Prioritas Renstra 2021-2026 Perangkat Daerah dan renja perangkat daerah tahun anggaran 2023.
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur mengungkapkan, hal itu merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Dalam dokumen rancangan RPJMD Priode 2021-2026, utamanya indikator sasaran yang juga merupakan indikator kinerja utama Pemda harus menjadi perhatian serius pimpinan perangkat daerah.
"Karena salah satu indikator keberhasilan pimpinan daerah dapat dilihat dari pencapaian target-target kinerja tersebut," ujar Suaib.
Suaib berharap, para perangakat daerah memprioritaskan apa yang tertuang dalam visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Luwu Utara serta pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari hasil reses DPRD.
Baca Juga: Warga di Luwu Utara Diminta Tidak Panic Buying Minyak Goreng
Ia juga menambahkan, sesuai dengan Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pembangunan daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah juncto keputusan menteri dalam negeri NOMOR 050-3708 tahun 2020, maka ditegaskan kepada pimpinan OPD agar betul-betul memperhatikan perubahan regulasi ini, dengan melakukan konsolidasi internal terutama perubahan cara kerja yang tadinya off line menjadi on line.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, sekali lagi kami imbau kepada para kepala OPD serta jajaran agar melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dan sumpah jabatan dan pengabdian kita kepada masyarakat," pungkasnya.
Forum Perangkat Daerah yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Luwu Utara ini dihadiri Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten 1 dan 3, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian (Kabag), Camat serta Kasubag Perencanaan Masing-masing OPD lingkup Pemkab Luwu Utara.
Baca Juga: Kebakaran, Dua Rumah Warga di Kabupaten Luwu Rata Tanah
Kepala Bappelitbangda, Aluddin Sukri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk sinkronisasi antara indikator sasaran dalam RPJMD 2021-2026 dan indikator tujuan serta sasaran serta program Prioritas Renstra 2021-2026 Perangkat Daerah dan renja perangkat daerah tahun anggaran 2023.
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur mengungkapkan, hal itu merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Dalam dokumen rancangan RPJMD Priode 2021-2026, utamanya indikator sasaran yang juga merupakan indikator kinerja utama Pemda harus menjadi perhatian serius pimpinan perangkat daerah.
"Karena salah satu indikator keberhasilan pimpinan daerah dapat dilihat dari pencapaian target-target kinerja tersebut," ujar Suaib.
Suaib berharap, para perangakat daerah memprioritaskan apa yang tertuang dalam visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Luwu Utara serta pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari hasil reses DPRD.
Baca Juga: Warga di Luwu Utara Diminta Tidak Panic Buying Minyak Goreng
Ia juga menambahkan, sesuai dengan Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pembangunan daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah juncto keputusan menteri dalam negeri NOMOR 050-3708 tahun 2020, maka ditegaskan kepada pimpinan OPD agar betul-betul memperhatikan perubahan regulasi ini, dengan melakukan konsolidasi internal terutama perubahan cara kerja yang tadinya off line menjadi on line.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, sekali lagi kami imbau kepada para kepala OPD serta jajaran agar melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dan sumpah jabatan dan pengabdian kita kepada masyarakat," pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
