Ketua Banggar DPR RI Apresiasi Terobosan Program Jaring Pengaman Sosial Bupati Muba
loading...
Ketua Banggar DPR RI Apresiasi Terobosan Program Jaring Pengaman Sosial Bupati Muba
A
A
A
SEKAYU - Tidak hanya sekedar retorika, berbagai action telah dilakukan oleh Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin diantaranya program Jaring Pengaman Sosial yang disalurkan untuk warga miskin baru dan terdampak Covid-19 di Musi Banyuasin.
Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, kali ini apresiasi dari Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah . Hal ini terungkap saat Bupati Musi Banyuasin menjadi narasumber melalui Video Conference pada diskusi dengan tema Politik Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Komitmen dan Kiat Daerah, di Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Jumat (12/6/2020).
Diskusi yang diikuti oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI M Said Abdullah, Gubernur Sumsel yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Edward Juliartha, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar, serta Dosen Fisip Universitas Sriwijaya M Musni Tahmrin sebagai moderator.
Dalam paparannya Bupati Muba menyampaikan untuk menangani wabah virus Corona selain dari sektor kesehatan yang maksimal dilakukan juga jaring pengaman sosial terkait kehidupan ekonomi masyarakat.
"Kemudian kita juga harus memikirkan dampak ekonomi dari pemulihan pendemi Covid-19 ini," ujarnya.
Lanjut Dodi, berdasarkan peraturan yang berlaku Pemkab Muba telah menganggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp303.878.085. 264 (303 miliar) anggaran untuk penanganan Covid-19 meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp89.888.223.491(89 miliar), penanganan dampak ekonomi Rp103.436.958.000 (103 miliar), dan jaring pengaman sosial Rp110.552.903.773 (101 miliar) dari rencana awal penganggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp500 miliar.
"Penanganan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan adalah hal yang utama dimana dinas kesehatan dan RSUD di Muba yang untuk memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, misalnya di RSUD Sekayu saya telah menganggarkan PSR Real-time agar lebih cepat penanganan dan mengurangi beban biaya Rumah sakit untuk bisa terkendali dengan baik penyebaran mata rantai Covid-19 begitu juga dengan menyiapkan 3 RS darurat di RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin dengan fasilitas ruang isolasi bertekanan negatif lengkap dengan isolator", jelas Dodi
Penanganan dampak ekonomi selain bantuan pusat Pemkab Muba telah juga menggratiskan Pelanggan listrik PT Petro Muba, penggratisan pelanggan PDAM, program padat karya.
"Selanjutnya untuk Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Pemkab Muba menyiapkan Jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu melalui BLT APBD seperti Top up KPM BPNT dan perluasan KPM BPNT sebesar Rp400.000, BLT untuk KPM Misbar diluar DTKS sebesar Rp600.000, BLT APBD untuk ustadz dan ustadzah, serta BST civitas akademika universitas Rahmaniyah selain dari pusat seperti BST Kemensos, PKH Kemensos, BLT Dana Desa", terangnya.
Dalam hal penangan Covid-19 ini Bupati Muba menyarankan agar pemerintah daerah harus proaktif dan menjemput bola.
Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, kali ini apresiasi dari Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah . Hal ini terungkap saat Bupati Musi Banyuasin menjadi narasumber melalui Video Conference pada diskusi dengan tema Politik Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Komitmen dan Kiat Daerah, di Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Jumat (12/6/2020).
Diskusi yang diikuti oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI M Said Abdullah, Gubernur Sumsel yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Edward Juliartha, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar, serta Dosen Fisip Universitas Sriwijaya M Musni Tahmrin sebagai moderator.
Dalam paparannya Bupati Muba menyampaikan untuk menangani wabah virus Corona selain dari sektor kesehatan yang maksimal dilakukan juga jaring pengaman sosial terkait kehidupan ekonomi masyarakat.
"Kemudian kita juga harus memikirkan dampak ekonomi dari pemulihan pendemi Covid-19 ini," ujarnya.
Lanjut Dodi, berdasarkan peraturan yang berlaku Pemkab Muba telah menganggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp303.878.085. 264 (303 miliar) anggaran untuk penanganan Covid-19 meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp89.888.223.491(89 miliar), penanganan dampak ekonomi Rp103.436.958.000 (103 miliar), dan jaring pengaman sosial Rp110.552.903.773 (101 miliar) dari rencana awal penganggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp500 miliar.
"Penanganan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan adalah hal yang utama dimana dinas kesehatan dan RSUD di Muba yang untuk memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, misalnya di RSUD Sekayu saya telah menganggarkan PSR Real-time agar lebih cepat penanganan dan mengurangi beban biaya Rumah sakit untuk bisa terkendali dengan baik penyebaran mata rantai Covid-19 begitu juga dengan menyiapkan 3 RS darurat di RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin dengan fasilitas ruang isolasi bertekanan negatif lengkap dengan isolator", jelas Dodi
Penanganan dampak ekonomi selain bantuan pusat Pemkab Muba telah juga menggratiskan Pelanggan listrik PT Petro Muba, penggratisan pelanggan PDAM, program padat karya.
"Selanjutnya untuk Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Pemkab Muba menyiapkan Jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu melalui BLT APBD seperti Top up KPM BPNT dan perluasan KPM BPNT sebesar Rp400.000, BLT untuk KPM Misbar diluar DTKS sebesar Rp600.000, BLT APBD untuk ustadz dan ustadzah, serta BST civitas akademika universitas Rahmaniyah selain dari pusat seperti BST Kemensos, PKH Kemensos, BLT Dana Desa", terangnya.
Dalam hal penangan Covid-19 ini Bupati Muba menyarankan agar pemerintah daerah harus proaktif dan menjemput bola.
Explore More