Gubernur Jatim wacanakan Pilkada musyawarah untuk mufakat

Sindonews.com - Terkait pelaksanaan demokrasi di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mewacanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan jalur musyawarah untuk mufakat.

Artinya, pelaksanaan demokrasi khususnya menyangkut sistem Pilkada baik bupati atau Wali Kota hingga gubernur mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Mantan Sekdaprov Jatim ini menjelaskan, latar belakang munculnya ide tersebut setelah ada kasus pemilihan kepala desa di salah satu desa Kabupaten Tulung Agung. Kades Incumbent terpaksa mengajukan istrinya untuk maju sebagai rival lantaran tidak ada warga yang menjadi kompetitornya di Pilkades tersebut.

Namun saat Pilkades, ternyata dimainkan oleh para Botoh (penjudi) sehingga sang istri tersebut menang. Ironisnya, sang istrinya itu tidak memiliki pengalaman organisasi.

"Kemenangan isteri Kades itu jelas bukan contoh yang baik, karena tidak ada nilai bagus dalam sistem demokrasi," kata Soekarwo usai mengikuti rapat Paripurna DPRD di Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (18/10/2012).

Ia mengakui, dalam Pilgub Jatim mendatang, dirinya membangun komukasi intensif untuk bersama-sama mengusung pasangan calon yang dikehendaki oleh rakyat Jawa Timur. Komunikasi itu nantinya tidak ada parpol pendukung dan parpol pengusung serta menghilangkan distriminasi antar parpol.

"Ini fermentasi bukan teori untuk membangun politik nasional melalui politik lokal. Saya ingin bersama parpol-parpol lain membangun politik yang khas di Jatim," tukas Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini.