Tangani Disabilitas di Tengah Pandemi, Kemensos Minta Depok Adopsi Cara DKI
Kamis, 11 Juni 2020 - 17:05 WIB
loading...
Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, R Harry Hikmat, menyerahkan bansos kepada penyandang disabilitas di Depok, Kamis (11/6/2020). Foto: SINDOnews/R Ratna Purnama
A
A
A
DEPOK - Kaum penyandang disabilitas di Kota Depok mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Bantuan berupa 150 paket sembako bertujuan meringankan beban mereka sehingga tidak perlu sampai turun ke jalan dan menjadi pengemis.
“Sebanyak 150 paket dengan melibatkan, baik itu aparat kelurahan, nanti pada waktu mendistribusikan ke keluarga-keluarga penerima manfaat dan juga organisasi penyandang disabilitas, seperti Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) dan IPMI,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, R Harry Hikmat, di Depok, Kamis (11/6/2020). (Baca juga: Penyandang Disabilitas Paling Terdampak Selama Pandemi Covid-19)
Menurut dia, pemerintah daerah berperan memperhatikan para penyandang disabilitas. Dia menekankan, jangan sampai mereka kekurangan makanan dan menjadi pengemis.
“Pemda harus memastikan bahwa ada upaya untuk pendampingan langsung ke lokasi lokasi di mana ditemukan penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan mengemis atau memulung atau apapun juga di jalanan karena risikonya tinggi, mereka bisa jadi carrier nanti," tukansnya. (Baca juga: Anies Imbau Jangan Bagikan Sedekah di Jalan)
Jadi, lanjut da, kalau ada penjemputan harus dipastikan ada tempat penampungan sementara. Di DKI Jakarta misalnya, terdapat GOR di lima wilayah yang dikondisikan menjadi tempat penampungan sementara penyandang disabilitas.
"Atau dibawa ke panti sosial, atau dirujuk ke balai-balai yang menjadi rujukan Kementerian Sosial. Itu upaya dari kita agar mereka tidak banyak yang ke jalan,” tukasnya. (Baca juga: GOR Balekambang Kramatjati Disiapkan Jadi Tempat Penampungan Tunawisma)
Oleh karenanya, lanjut dia, perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan badan amil zakat serta instansi terkait dalam program CSR. Kemensos sangat mendorong adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta serta pemenuhan kebutuhan bersama untuk CSR.
Menurut dia, sistem yang telah dilakukan di Jakarta saat ini dapat diadopsi oleh Pemerintah Kota Depok. Sehingga penyandang disabilitas mendapat perhatian dan mengurangi klaster penyebaran baru Covid-19.
“Sebetulnya inisiatif itu bisa mereplikasi apa yang dilakukan oleh Pemda DKI. Sementara baru DKI, tetapi beberapa daerah lain seperti kemarin misalnya, saya lihat di Blitar itu balai latihan kerja digunakan untuk tempat penampungan sementara," ucapnya.
Tempat penampungan bukan hanya untuk vokasional tetapi juga untuk menempatkan warga yang terlanjur ke jalanan, seperti mengemis atau yang terkena PHK sehingga tiduran di emperan. (Baca juga: Pemkot Jakpus Fasilitasi PMKS di GOR Karet Tengsin)
"Itu mereka bisa dibawa ke tempat penampungan dan bisa diberikan bantuan kebutuhan dasar, sehingga tidak sampai kelaparan. Diberi rapid test juga bahkan bisa diberikan pelatihan keterampilan alat-alat dan perlengkapan diri termasuk kebersihan kita bisa berikan sehingga bisa manusiawi lah daripada mereka memaksa diri di jalanan,” pungkasnya. R ratna purnama
“Sebanyak 150 paket dengan melibatkan, baik itu aparat kelurahan, nanti pada waktu mendistribusikan ke keluarga-keluarga penerima manfaat dan juga organisasi penyandang disabilitas, seperti Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) dan IPMI,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, R Harry Hikmat, di Depok, Kamis (11/6/2020). (Baca juga: Penyandang Disabilitas Paling Terdampak Selama Pandemi Covid-19)
Menurut dia, pemerintah daerah berperan memperhatikan para penyandang disabilitas. Dia menekankan, jangan sampai mereka kekurangan makanan dan menjadi pengemis.
“Pemda harus memastikan bahwa ada upaya untuk pendampingan langsung ke lokasi lokasi di mana ditemukan penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan mengemis atau memulung atau apapun juga di jalanan karena risikonya tinggi, mereka bisa jadi carrier nanti," tukansnya. (Baca juga: Anies Imbau Jangan Bagikan Sedekah di Jalan)
Jadi, lanjut da, kalau ada penjemputan harus dipastikan ada tempat penampungan sementara. Di DKI Jakarta misalnya, terdapat GOR di lima wilayah yang dikondisikan menjadi tempat penampungan sementara penyandang disabilitas.
"Atau dibawa ke panti sosial, atau dirujuk ke balai-balai yang menjadi rujukan Kementerian Sosial. Itu upaya dari kita agar mereka tidak banyak yang ke jalan,” tukasnya. (Baca juga: GOR Balekambang Kramatjati Disiapkan Jadi Tempat Penampungan Tunawisma)
Oleh karenanya, lanjut dia, perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan badan amil zakat serta instansi terkait dalam program CSR. Kemensos sangat mendorong adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta serta pemenuhan kebutuhan bersama untuk CSR.
Menurut dia, sistem yang telah dilakukan di Jakarta saat ini dapat diadopsi oleh Pemerintah Kota Depok. Sehingga penyandang disabilitas mendapat perhatian dan mengurangi klaster penyebaran baru Covid-19.
“Sebetulnya inisiatif itu bisa mereplikasi apa yang dilakukan oleh Pemda DKI. Sementara baru DKI, tetapi beberapa daerah lain seperti kemarin misalnya, saya lihat di Blitar itu balai latihan kerja digunakan untuk tempat penampungan sementara," ucapnya.
Tempat penampungan bukan hanya untuk vokasional tetapi juga untuk menempatkan warga yang terlanjur ke jalanan, seperti mengemis atau yang terkena PHK sehingga tiduran di emperan. (Baca juga: Pemkot Jakpus Fasilitasi PMKS di GOR Karet Tengsin)
"Itu mereka bisa dibawa ke tempat penampungan dan bisa diberikan bantuan kebutuhan dasar, sehingga tidak sampai kelaparan. Diberi rapid test juga bahkan bisa diberikan pelatihan keterampilan alat-alat dan perlengkapan diri termasuk kebersihan kita bisa berikan sehingga bisa manusiawi lah daripada mereka memaksa diri di jalanan,” pungkasnya. R ratna purnama
(thm)
Lihat Juga :
