Warga perbatasan RI-RDTL tak punya KTP

Sindonews.com - Program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI rupanya belum menyentuh bagi warga hingga pelosok Indonesia. Khususnya warga di perbatasan Indonesia dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) di Desa Haumeni-ana, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bahkan sebagian besar warga tersebut, sama sekali belum miliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kami di sini memang tidak punya KTP, untuk urus KTP saja butuh waktu hingga satu tahun, jadi kami malas urus, sebab habis uang untuk biaya transportasi ke Kantor Kecamatan, apalagi ke Kota,” ujar Petrus Asuat, warga Desa Haumeni-ana, di Kefamenanu, Senin (30/07/2012).

Petrus mengakui, bukan saja dirinya, hampir sebagian besar warga di sana tak punya KTP. Permasalahan yang dihadapi warga pada umumnya sama seperti yang dialami Petrus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Timor Tengah Utara, Suibertus Sallu menuding kepala desa setempat yang tidak proaktif dalam mengurus hal tersebut.

“Kepala desa harusnya secara proaktif mengumpulkan nama dan identitas warganya yang belum miliki KTP, lalu datang ambil blanko di kantor sini untuk urus,” ujar Suibertus.

Dia menjelaskan, Khusus warga di perbatasan akan menjadi prioritas, sebab itu menunjukkan identitas bangsa Indonesia di beranda luar negeri.

Data yang dihimpun sementara Program E-KTP di Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan akibat keterlambatan sarana pendukung, namun Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Timor Tengah Utara, memastikan dalam waktu dekat sudah bisa launching.

“Bila tidak ada kendala hari Sabtu ini kita sudah bisa launching, tempatnya di Kecamatan Kota Kefamenanu, tetapi 24 kecamatan akan kita layani semua, termasuk warga Desa Haumeni-ana,” jelas Sallu.

Saat ini tercatat, penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Timor tengah Utara sebanyak 180.669 orang terdiri dari 66.482 Kepala Keluarga.