Beri Bantuan kepada Kader PDI Perjungan, Ganjar Dikritik Anggota DPRD
loading...
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Jateng, Saiful Hadi. Foto tangkapan layar
A
A
A
SEMARANG - Pemberian bantuan oleh Gubernur Jawa Tenga h kepada seorang kader PDI Perjuangan di Temanggung mendapat kritikan dari Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Jateng, Saiful Hadi. Menurut Saiful pemberian bantuan kepada perseorangan dan bukan mengedepankan program, hanya pencitraan belaka.
Saiful mendukung sikap Fajar Nugroho, warga Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung yang mengembalikan bantuan dan hadiah dari Ganjar Pranowo berupa sembako, ponsel dan mainan anak yang diterima pada hari Minggu (9/1/2022).
Menurutnya, apa yang dilakukan Fajar dengan mengembalikan hadiah tersebut hal wajar. Sebab, pada video akun youtube Ganjar Pranowo berjudul ‘Rumah Reot Kader PDIP di Tanah Bengkok’ dan kemudian viral, kader PDI Perjuangan Temanggung tersebut merasa kemiskinannya dijadikan bahan pencitraan.
“Angka kemiskinan tidak akan bisa ditangani dengan bantuan orang per orang. Penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran. Jika seorang pejabat melakukan kebijakan penyelesaian persoalan secara man to man marking, maka cenderung ke pencitraan,” ujar Saiful, Jumat (14/1/2022).
Saiful juga menyampaikan kritikan terkait gaya kepemimpinan gubernur dua periode tersebut. Dia menilai model kepemimpinan seperti itu tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah yang saat ini mencapai 11,7 persen atau 4,1 juta jiwa.
Saiful mendukung sikap Fajar Nugroho, warga Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung yang mengembalikan bantuan dan hadiah dari Ganjar Pranowo berupa sembako, ponsel dan mainan anak yang diterima pada hari Minggu (9/1/2022).
Menurutnya, apa yang dilakukan Fajar dengan mengembalikan hadiah tersebut hal wajar. Sebab, pada video akun youtube Ganjar Pranowo berjudul ‘Rumah Reot Kader PDIP di Tanah Bengkok’ dan kemudian viral, kader PDI Perjuangan Temanggung tersebut merasa kemiskinannya dijadikan bahan pencitraan.
“Angka kemiskinan tidak akan bisa ditangani dengan bantuan orang per orang. Penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran. Jika seorang pejabat melakukan kebijakan penyelesaian persoalan secara man to man marking, maka cenderung ke pencitraan,” ujar Saiful, Jumat (14/1/2022).
Saiful juga menyampaikan kritikan terkait gaya kepemimpinan gubernur dua periode tersebut. Dia menilai model kepemimpinan seperti itu tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah yang saat ini mencapai 11,7 persen atau 4,1 juta jiwa.
(don)
Lihat Juga :
