Perkantoran Beroperasi Timbulkan Persoalan Transportasi, Pengamat: DKI Harus Atur Aktivitas Warga
Selasa, 09 Juni 2020 - 23:02 WIB
loading...
Penumpang KRL mengantre panjang saat hendak masuk Stasiun Bogor, Senin (8/6/2020). Mereka hendak ke Jakarta untuk beraktivitas kembali pada masa transisi PSBB. Foto: SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Senin, 8 Juni 2020 merupakan hari pertama dimana perkantoran di Jakarta kembali dibuka akibat wabah Covid-19. Itu membuat kondisi lalu lintas dan stasiun menjadi padat karena pegawai sudah kembali beraktivitas seperti semula.
Menyikapi itu, Pengamat Transportasi Publik Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, penumpukan orang dan mulai terjadinya kemacetan di Jakarta merupakan hal yang dilematis di masa transisi PSBB .
Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat dan Pemprov DKI menyiapkan rencana selanjutnya guna memperbaiki persoalan yang muncul saat di tengah pandemi Covid-19 ini. (Baca juga: Pasar Perumnas Klender Tak Kunjung Ditutup, Wali Kota Jaktim Akan Lapor ke Anies)
"Harus muncul kebijakan ketiga. Enggak mungkin kita bicara soal transportasi lagi. Caranya dengan mengatur manusia, aktivitas manusia. Artinya transportasi adalah kebutuhan turunan supply-nya saja, demand-nya ya diatur," ujar Djoko, Selasa (9/6/2020).
Hal tersebut harus diputuskan sesegera mungkin untuk menghindari persoalan yang lebih runyam terkait mobilitas manusia di tengah pandemi Covid-19.
"Kemarin bila dilihat datanya itu sehari enggak sampai 300 ribu, padahal kalau 50 persen bisa ngangkut sampai 500 ribu. Nah distribusinya ini harus diatur. Caranya dengan mengatur aktivitas manusia," katanya. (Baca juga: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Capai 1.043, DKI Jakarta Tertinggi)
Pemprov DKI sejatinya bisa menangani persolan ini karena memiliki wewenang penuh dalam mengatur arah kebijakan dengan cara menggunakan bus-bus antarjemput bagi pegawai di Jakarta. Bila kurang maka dapat memberdayakan pengusaha jasa angkutan umum, dengan begitu juga bisa membantu seluruh lapisan masyarakat di tengah pandemi.
Menyikapi itu, Pengamat Transportasi Publik Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, penumpukan orang dan mulai terjadinya kemacetan di Jakarta merupakan hal yang dilematis di masa transisi PSBB .
Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat dan Pemprov DKI menyiapkan rencana selanjutnya guna memperbaiki persoalan yang muncul saat di tengah pandemi Covid-19 ini. (Baca juga: Pasar Perumnas Klender Tak Kunjung Ditutup, Wali Kota Jaktim Akan Lapor ke Anies)
"Harus muncul kebijakan ketiga. Enggak mungkin kita bicara soal transportasi lagi. Caranya dengan mengatur manusia, aktivitas manusia. Artinya transportasi adalah kebutuhan turunan supply-nya saja, demand-nya ya diatur," ujar Djoko, Selasa (9/6/2020).
Hal tersebut harus diputuskan sesegera mungkin untuk menghindari persoalan yang lebih runyam terkait mobilitas manusia di tengah pandemi Covid-19.
"Kemarin bila dilihat datanya itu sehari enggak sampai 300 ribu, padahal kalau 50 persen bisa ngangkut sampai 500 ribu. Nah distribusinya ini harus diatur. Caranya dengan mengatur aktivitas manusia," katanya. (Baca juga: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Capai 1.043, DKI Jakarta Tertinggi)
Pemprov DKI sejatinya bisa menangani persolan ini karena memiliki wewenang penuh dalam mengatur arah kebijakan dengan cara menggunakan bus-bus antarjemput bagi pegawai di Jakarta. Bila kurang maka dapat memberdayakan pengusaha jasa angkutan umum, dengan begitu juga bisa membantu seluruh lapisan masyarakat di tengah pandemi.
(jon)
Lihat Juga :
