PSBB Saat Puasa Ramadhan, Warga Tak Dilarang Jualan Takjil
loading...
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tidak melarang pelaku UMKM berjualan takjil saat pemberlakuan PSBB. Foto/Dok.SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tidak melarang pelaku UMKM berjualan menu berbuka puasa atau takjil di sepanjang jalan seperti kebiasaan sebelumnya, saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .
"PSBB itu tidak melarang orang jualan lho, jangan salah lho. Tetapi bahwa jangan ada kursi disitu. Orang boleh membeli kalau misalnya itu tempatnya ada gedungnya itu drive thru, jadi yang kita ingin clearkan pembatasan sosial bukan pelarangan sosial," tegas Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (22/4/2020).
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berharap peran Satpol PP benar-benar dimaksimalkan. Ini untuk membantu mengatur pergerakan orang di lokasi orang jualan agar tetap menerapkan physical distancing. "Kami, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim juga sudah meminta supaya bisa memfasilitasi pelaku UMKM agar bisa melayani penjualan secara online," imbuhnya.
Diakui Gubernur Khofifah, pelaksanaan PSBB akan efektif jika disertai adanya sanksi. Namun sanksi yang lebih detail dan mengikat adalah sanksi yang ada di dalam Perwali atau Perbup. Sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan sementara sampai permanen. "Sekarang masih sinkronisasi antara Pergub, Perwali dan Perbup," tandasnya.
Sementara itu, data Pemprov Jatim menunjukkan, hingga Rabu (22/4/2020) jumlah pasien positif Covid-19 naik 34 orang menjadi 637 orang positif. Pasien yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari angka 2.255 kini naik menjadi 2.339 dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dari angka 17.106 naik menjadi 17.336 orang.
Untuk kasus baru sebanyak 34 orang 1 orang masing-masing dari Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan yang berjumlah 2 orang positif, masing-masing dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Kemudian 6 dari Kabupaten Sidoarjo, 8 Kabupaten Kediri, 4 Kabupaten Magetan, dan 5 Kota Surabaya.
"PSBB itu tidak melarang orang jualan lho, jangan salah lho. Tetapi bahwa jangan ada kursi disitu. Orang boleh membeli kalau misalnya itu tempatnya ada gedungnya itu drive thru, jadi yang kita ingin clearkan pembatasan sosial bukan pelarangan sosial," tegas Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (22/4/2020).
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berharap peran Satpol PP benar-benar dimaksimalkan. Ini untuk membantu mengatur pergerakan orang di lokasi orang jualan agar tetap menerapkan physical distancing. "Kami, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim juga sudah meminta supaya bisa memfasilitasi pelaku UMKM agar bisa melayani penjualan secara online," imbuhnya.
Diakui Gubernur Khofifah, pelaksanaan PSBB akan efektif jika disertai adanya sanksi. Namun sanksi yang lebih detail dan mengikat adalah sanksi yang ada di dalam Perwali atau Perbup. Sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan sementara sampai permanen. "Sekarang masih sinkronisasi antara Pergub, Perwali dan Perbup," tandasnya.
Sementara itu, data Pemprov Jatim menunjukkan, hingga Rabu (22/4/2020) jumlah pasien positif Covid-19 naik 34 orang menjadi 637 orang positif. Pasien yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari angka 2.255 kini naik menjadi 2.339 dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dari angka 17.106 naik menjadi 17.336 orang.
Untuk kasus baru sebanyak 34 orang 1 orang masing-masing dari Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan yang berjumlah 2 orang positif, masing-masing dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Kemudian 6 dari Kabupaten Sidoarjo, 8 Kabupaten Kediri, 4 Kabupaten Magetan, dan 5 Kota Surabaya.
(eyt)
Explore More