Dua Jam Camat dan Lurah Luwu Belajar Pemerintahan di IPDN Jatinangor
Kamis, 09 Desember 2021 - 18:29 WIB
loading...
Camat dan Lurah asal Kabupaten Luwu saat berada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kamis (9/12). Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
JATINANGOR - Selama dua jam lebih, 22 camat dan 20 lurah asal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu belajar ilmu pemerintahan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kamis (9/12).
Rombongan camat dan lurah Kabupaten Luwu dipimpin Kepala BKPSDM Luwu, Andi Muhammad Ahkam Basmin, yang juga alumni IPDN tahun 2009, didampingi perwakilan BPSDM Provinsi Sulsel, serta Ketua Komisi I DPRD Luwu.
Baca juga:Kepala BPSDM Sulsel Ingatkan ASN Luwu Agar Miliki Target Pribadi
Di kampus IPDN Jatinangor, mereka diterima oleh Dr Sampara Lukman, Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor. Ia juga sekaligus membawakan materi "Etika Pemerintahan".
Di awal pertemuan, Sampara Lukman, memperkenalkan tentang kampus IPDN Jatinangor, yang memiliki luas 298 hektare. Dari total keseluruhan lahan itu, baru digunakan sekitar 40 persen.
"Kunjungan ini luar biasa, karena hadir para camat dan lurah, didampingi Kepala BKPSDM Luwu, perwakilan BPSDM Provinsi Sulsel, dan hadir pula anggota DPRD Kabupaten Luwu," katanya.
Dia mengatakan, lurah dan camat merupakan penyelenggara pemerintahan dan menjadi ujung tombak pemerintahan, dengan tugas pelayanan kepada masyarakat.
"Olehnya itu, etika pemerintah dan pemerintahan sangat diperlukan oleh seorang camat dan lurah atau ASN secara umum. Dan etikanya adalah, etika dengan pemikiran pelayanan masyarakat. Tidak ada yang boleh lepas dari pemantauan seorang camat dan lurah," ujarnya.
Ia mengatakan, camat dan lurah harus murah senyum kepada masyarakat. Mulut seorang camat dan lurah kata dia harus ditutup, tetapi mata dan telinga tetap dibuka.
Dia menjelaskan, etika dan moral pengertiannya saling keterkaitan, karena mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia, mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Pemerintah, menurut dia adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga sebagai organisasi, lembaga atau wadah bagi orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengurus, mengatur hal-hal terkait kenegaraan, ketentraman dan kesejahteraan rakyat.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dengan mitranya memerlukan etika, salah satu wujudnya yakni, menjaga koordinasi berjalan dengan baik.
Baca juga:Terapkan Sistem Merit, Karir ASN Luwu Kini Lebih Terarah
Dalam menjaga etika dan koordinasi ini, Sampara mengingatkan hal yang perlu dicermati dengan saksama, yakni kekuatan baru di era digitalisasi yakni kekuatan politis, kekuatan media yakni massa, medsos dan pers.
"Setiap persoalan dalam pemerintahan juga tidak boleh lepas dari suasana kekeluargaan, selesaikan masalah dengan damai. Lima kunci sukses dalam penyelengaraan pemerintahan. Pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.
Kedua, kedamaian pikiran yakni harus selalu berpikir positif, ketiga cinta terhadap kesuksesan, keempat, kelayakan tujuan dan idealisme, yakni memahami posisi kita, lima, pengetahuan dan kesadaran diribahwa pemerintah itu, adalah pelayan masyarakat, camat dan lurah tidak ada artinya tanpa masyarakat.
Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor ini juga memberikan tujuh prinsip pelayanan yang berkaitan dengan etika pemerintahan. Yakni, layani rakyat dengan prinsip pelayanan itu adalah seni, melayani adalah ibadah, melayani adalah amanah, melayani adalah rahmat, panggilan, aktualisasi diri, dan melayani adalah kehormatan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Luwu, Andi Muhammad Ahkam Basmin menjelaskan kehadiran mereka di kampus IPDN Jatinangor. "Harapan besar kami kepada kampus IPDN, akan memberikan pencerahan dan tambahan ilmu yang semogah menambah wawasan teman camat dan lurah Kabupaten Luwu," katanya.
"Sengaja kami dari BKPSDM mengajak camat dan lurah dan berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi dan disetujui salah satu lokusnya adalah kampus IPDN . Semoga pertemuan ini berkesan dan ada ilmu yang para camat dan lurah bawa pulang dan menerapkannya di daerah," lanjutnya.
Dia berharap, apa yang telah dijalani lurah selama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Camat dan Lurah se-Kabupaten Luwu, di beberapa lokus tidak sia-sia dan tidak hanya menjadi formalitas saja.
"Harapan kita dan tentunya harapan masyarakat, melalui kegiatan ini adalah adanya perubahan pelayanan kepada masyarakat dan semangat dan inovasi, sehingga tidak sia-sia kegiatan ini dan tidak sekadar hanya menjadi formalitas," kuncinya.
Untuk diketahui, pelatihan bagi camat dan lurah se-Kabupaten Luwu memulai perjalanan pada Minggu, 5 Desember. Para peserta dilepas oleh Bupati Luwu , Basmin Mattayang.
Baca juga:Basmin Mattayang Minta Pejabat Luwu Harus Berkompetensi dan Berkarakter
Tiba di Kota Makassar, para peserta mendapat suntikan ilmu dari sejumlah pemateri dari Pemprov Sulsel, di antaranya Kepala BPSDM Pemprov Sulsel, Asri Sahrun Said.
Selanjutnya, Rabu, para peserta melakukan studi tiru di Kecamatan Cicendo dan mendapat materi pengetahuan dari Camat Cicendo, Bira Gumbira, yang juga merupakan Alumni STPDN.
Rombongan camat dan lurah Kabupaten Luwu dipimpin Kepala BKPSDM Luwu, Andi Muhammad Ahkam Basmin, yang juga alumni IPDN tahun 2009, didampingi perwakilan BPSDM Provinsi Sulsel, serta Ketua Komisi I DPRD Luwu.
Baca juga:Kepala BPSDM Sulsel Ingatkan ASN Luwu Agar Miliki Target Pribadi
Di kampus IPDN Jatinangor, mereka diterima oleh Dr Sampara Lukman, Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor. Ia juga sekaligus membawakan materi "Etika Pemerintahan".
Di awal pertemuan, Sampara Lukman, memperkenalkan tentang kampus IPDN Jatinangor, yang memiliki luas 298 hektare. Dari total keseluruhan lahan itu, baru digunakan sekitar 40 persen.
"Kunjungan ini luar biasa, karena hadir para camat dan lurah, didampingi Kepala BKPSDM Luwu, perwakilan BPSDM Provinsi Sulsel, dan hadir pula anggota DPRD Kabupaten Luwu," katanya.
Dia mengatakan, lurah dan camat merupakan penyelenggara pemerintahan dan menjadi ujung tombak pemerintahan, dengan tugas pelayanan kepada masyarakat.
"Olehnya itu, etika pemerintah dan pemerintahan sangat diperlukan oleh seorang camat dan lurah atau ASN secara umum. Dan etikanya adalah, etika dengan pemikiran pelayanan masyarakat. Tidak ada yang boleh lepas dari pemantauan seorang camat dan lurah," ujarnya.
Ia mengatakan, camat dan lurah harus murah senyum kepada masyarakat. Mulut seorang camat dan lurah kata dia harus ditutup, tetapi mata dan telinga tetap dibuka.
Dia menjelaskan, etika dan moral pengertiannya saling keterkaitan, karena mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia, mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Pemerintah, menurut dia adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga sebagai organisasi, lembaga atau wadah bagi orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengurus, mengatur hal-hal terkait kenegaraan, ketentraman dan kesejahteraan rakyat.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dengan mitranya memerlukan etika, salah satu wujudnya yakni, menjaga koordinasi berjalan dengan baik.
Baca juga:Terapkan Sistem Merit, Karir ASN Luwu Kini Lebih Terarah
Dalam menjaga etika dan koordinasi ini, Sampara mengingatkan hal yang perlu dicermati dengan saksama, yakni kekuatan baru di era digitalisasi yakni kekuatan politis, kekuatan media yakni massa, medsos dan pers.
"Setiap persoalan dalam pemerintahan juga tidak boleh lepas dari suasana kekeluargaan, selesaikan masalah dengan damai. Lima kunci sukses dalam penyelengaraan pemerintahan. Pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.
Kedua, kedamaian pikiran yakni harus selalu berpikir positif, ketiga cinta terhadap kesuksesan, keempat, kelayakan tujuan dan idealisme, yakni memahami posisi kita, lima, pengetahuan dan kesadaran diribahwa pemerintah itu, adalah pelayan masyarakat, camat dan lurah tidak ada artinya tanpa masyarakat.
Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor ini juga memberikan tujuh prinsip pelayanan yang berkaitan dengan etika pemerintahan. Yakni, layani rakyat dengan prinsip pelayanan itu adalah seni, melayani adalah ibadah, melayani adalah amanah, melayani adalah rahmat, panggilan, aktualisasi diri, dan melayani adalah kehormatan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Luwu, Andi Muhammad Ahkam Basmin menjelaskan kehadiran mereka di kampus IPDN Jatinangor. "Harapan besar kami kepada kampus IPDN, akan memberikan pencerahan dan tambahan ilmu yang semogah menambah wawasan teman camat dan lurah Kabupaten Luwu," katanya.
"Sengaja kami dari BKPSDM mengajak camat dan lurah dan berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi dan disetujui salah satu lokusnya adalah kampus IPDN . Semoga pertemuan ini berkesan dan ada ilmu yang para camat dan lurah bawa pulang dan menerapkannya di daerah," lanjutnya.
Dia berharap, apa yang telah dijalani lurah selama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Camat dan Lurah se-Kabupaten Luwu, di beberapa lokus tidak sia-sia dan tidak hanya menjadi formalitas saja.
"Harapan kita dan tentunya harapan masyarakat, melalui kegiatan ini adalah adanya perubahan pelayanan kepada masyarakat dan semangat dan inovasi, sehingga tidak sia-sia kegiatan ini dan tidak sekadar hanya menjadi formalitas," kuncinya.
Untuk diketahui, pelatihan bagi camat dan lurah se-Kabupaten Luwu memulai perjalanan pada Minggu, 5 Desember. Para peserta dilepas oleh Bupati Luwu , Basmin Mattayang.
Baca juga:Basmin Mattayang Minta Pejabat Luwu Harus Berkompetensi dan Berkarakter
Tiba di Kota Makassar, para peserta mendapat suntikan ilmu dari sejumlah pemateri dari Pemprov Sulsel, di antaranya Kepala BPSDM Pemprov Sulsel, Asri Sahrun Said.
Selanjutnya, Rabu, para peserta melakukan studi tiru di Kecamatan Cicendo dan mendapat materi pengetahuan dari Camat Cicendo, Bira Gumbira, yang juga merupakan Alumni STPDN.
(luq)
Lihat Juga :
