Ratusan Buruh Tagih Janji Anies soal Revisi UMP Jakarta 2022
Rabu, 08 Desember 2021 - 19:27 WIB
loading...
DPD KSPSI AGN DKI Jakarta menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk merevisi UMP Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935.Foto/MPI/Widya Michella
A
A
A
JAKARTA - DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP)Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935 atau naik Rp37.749 dari UMP 2021. Anies menjanjikan merevisi surat mengenai kenaikan UMP saat bertemu dengan buruh pada 29 November 2021 lalu.
"Kami kecewa karenatadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadis Naker dan Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan). Kami kecewa karena tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari surat mengenai kenaikan UMP," ungkap Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta, William Yani Wea kepada wartawan, Rabu,(08/12/2021).
Menurutnya, waktu itu Anies Baswedan telah menjanjikan revisi UMP 2022 pada 29 November 2021 lalu yang bersifat spontan dan hanya untuk menyenangkan perwakilan buruh. Namun nyatanya, pada sore ini belum ada kepastian.
"Kita lihat nanti saja yang pasti kami kecewa dengan Pak Gubernur karena tidak sesuai dengan janjinya pada 29 November 2021 lalu," ujarnya. Baca: Duh! Ternyata UMP Jakarta 2022 Naiknya Tak Sampai Rp50.000
Dia menuturkan, soal revisi UMP keputusan tetap berada di Gubernur karena mengacu pada ketentuan dalam PP 78/2015, di mana perhitungan UMP berdasarkan pada perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan."Keputusan tetap ada di Gubernur, kita masih mengacu pada PP 78 bukan pakai PP 36. Di situ kan masalahnya. Jadi, menurut kami, yang harus dipegang Gubernur adalah PP 78, tanpa menurut surat dari Kemenaker," tuturnya.
William berpesan agar pihak dari TGUPP dapat membantu serikat buruh dalam percepatan proses revisi UMP ini.
"Saya berharap TGUPP membantu Serikat Pekerja untuk mengingatkan Gubernur perlunya revisi UMP supaya TGUPP ada gunanya," ucapnya.
"Kami kecewa karenatadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadis Naker dan Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan). Kami kecewa karena tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari surat mengenai kenaikan UMP," ungkap Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta, William Yani Wea kepada wartawan, Rabu,(08/12/2021).
Menurutnya, waktu itu Anies Baswedan telah menjanjikan revisi UMP 2022 pada 29 November 2021 lalu yang bersifat spontan dan hanya untuk menyenangkan perwakilan buruh. Namun nyatanya, pada sore ini belum ada kepastian.
"Kita lihat nanti saja yang pasti kami kecewa dengan Pak Gubernur karena tidak sesuai dengan janjinya pada 29 November 2021 lalu," ujarnya. Baca: Duh! Ternyata UMP Jakarta 2022 Naiknya Tak Sampai Rp50.000
Dia menuturkan, soal revisi UMP keputusan tetap berada di Gubernur karena mengacu pada ketentuan dalam PP 78/2015, di mana perhitungan UMP berdasarkan pada perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan."Keputusan tetap ada di Gubernur, kita masih mengacu pada PP 78 bukan pakai PP 36. Di situ kan masalahnya. Jadi, menurut kami, yang harus dipegang Gubernur adalah PP 78, tanpa menurut surat dari Kemenaker," tuturnya.
William berpesan agar pihak dari TGUPP dapat membantu serikat buruh dalam percepatan proses revisi UMP ini.
"Saya berharap TGUPP membantu Serikat Pekerja untuk mengingatkan Gubernur perlunya revisi UMP supaya TGUPP ada gunanya," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
