YLKI: Jadikan Masa Transisi Tonggak Terakhir Melawan Covid-19
Jum'at, 05 Juni 2020 - 23:04 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menjadikan masa transisi fase I yang berlaku hingga akhir Juni 2020.Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi merespon terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, agar masyarakat benar-benar jangan kendor, apalagi euforia memasuki masa transisi ini.
"Perilaku yang euforia justru akan memicu kemunduran (setback) dari upaya pengendalian Covid-19 di Jakarta, yang sedikit banyak mengalami penurunan," ujar Tulus kepada wartawan, Jumat (5/6/2020). (Baca juga: Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 83 Kasus Jadi 7.684 )
Demikian juga, lanjutnya, aparat dan petugas lapangan harus serius dan konsisten dalam melakukan upaya pengawasan dan penegakan hukum selama masa transisi ini. "Jangan sampai semangatnya kendor pula. Bahkan seharusnya lebih semangat dan jangan segan-segan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar," jelasnya.
Tulus melanjutkan, semua pihak, baik masyarakat, aparat pemerintah dan juga sektor usaha harus bahu-membahu membereskan wabah Covid-19 di Jakarta dan di Indonesia. (Baca juga: Ini Upaya Penanganan Covid-19 di Denpasar )
"Sebab faktanya upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia selama tiga bulan terakhir kurang menghasilkan kerja yang optimal, karena adanya kekurangseriusan, kurang koordinasi dan sinergi antar institusi. Plus perilaku masyarakat yang cenderung longgar, kurang mengindahkan standard protokol kesehatan," urainya.
"Kita semua tentu sudah bosan selama tiga bulan terkurung di dalam rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Masyarakat pun sudah megap-megap karena kantongnya makin menipis, sementara bantuan logistik pemerintah sangat tidak cukup," sambungnya.
Ia berpesan agar jangan ada lagi sikap kendor dalam upaya memberantas wabah Covid-19."Kita semua harus bersiap menyongsong kenormalan baru tetapi jangan mengendurkan sedikit pun standard protokol kesehatan. Kecuali kita ingin setback dan memicu serangan gelombang kedua yang lebih parah. Jika hal ini yang terjadi ongkos sosial ekonominya akan sangat besar," tuturnya.
"Boleh jadi perpanjangan PSBB adalah pil pahit bagi sektor usaha dan ekonomi, tetapi akan lebih pahit lagi jika pengendalian wabah Covid ambyar di tengah jalan," tutupnya.
"Perilaku yang euforia justru akan memicu kemunduran (setback) dari upaya pengendalian Covid-19 di Jakarta, yang sedikit banyak mengalami penurunan," ujar Tulus kepada wartawan, Jumat (5/6/2020). (Baca juga: Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 83 Kasus Jadi 7.684 )
Demikian juga, lanjutnya, aparat dan petugas lapangan harus serius dan konsisten dalam melakukan upaya pengawasan dan penegakan hukum selama masa transisi ini. "Jangan sampai semangatnya kendor pula. Bahkan seharusnya lebih semangat dan jangan segan-segan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar," jelasnya.
Tulus melanjutkan, semua pihak, baik masyarakat, aparat pemerintah dan juga sektor usaha harus bahu-membahu membereskan wabah Covid-19 di Jakarta dan di Indonesia. (Baca juga: Ini Upaya Penanganan Covid-19 di Denpasar )
"Sebab faktanya upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia selama tiga bulan terakhir kurang menghasilkan kerja yang optimal, karena adanya kekurangseriusan, kurang koordinasi dan sinergi antar institusi. Plus perilaku masyarakat yang cenderung longgar, kurang mengindahkan standard protokol kesehatan," urainya.
"Kita semua tentu sudah bosan selama tiga bulan terkurung di dalam rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Masyarakat pun sudah megap-megap karena kantongnya makin menipis, sementara bantuan logistik pemerintah sangat tidak cukup," sambungnya.
Ia berpesan agar jangan ada lagi sikap kendor dalam upaya memberantas wabah Covid-19."Kita semua harus bersiap menyongsong kenormalan baru tetapi jangan mengendurkan sedikit pun standard protokol kesehatan. Kecuali kita ingin setback dan memicu serangan gelombang kedua yang lebih parah. Jika hal ini yang terjadi ongkos sosial ekonominya akan sangat besar," tuturnya.
"Boleh jadi perpanjangan PSBB adalah pil pahit bagi sektor usaha dan ekonomi, tetapi akan lebih pahit lagi jika pengendalian wabah Covid ambyar di tengah jalan," tutupnya.
(mhd)
Lihat Juga :
