Khofifah Minta Daerah Lumbung Pangan di Jatim Maksimalkan Produktifitas
Senin, 01 Juni 2020 - 20:36 WIB
loading...
Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah di Jatim menjadi lumbung pangan menghadapi waktu tanam April sampai September tahun ini. Foto/dok
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah di Jatim menjadi lumbung pangan dalam menghadapi waktu tanam pada bulan April sampai September tahun ini.
Demikian disampaikan Khofifah saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim. Antara lain, Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/6/2020).
“Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19, kita harus mengupayakan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 dapat dimaksimalkan,” kata Khofifah.
Khofifah menjelaskan, instruksi tersebut didasari oleh arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam.
Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia. Maka dari itu, dirinya kembali mengingatkan keenam bupati wilayah lumbung pangan untuk bisa mengawal dan memonitor jalannya masa tanam.
“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan termonitor dengan baik oleh seluruh bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.
Persiapan masa tanam salah satunya adalah peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah. “Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujar Khofifah.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi . “LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi,” tuturnya.
Untuk diketahui, Jatim yang memiliki peran sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional. Jatim memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1.120.153 hektar.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras
Demikian disampaikan Khofifah saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim. Antara lain, Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/6/2020).
“Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19, kita harus mengupayakan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 dapat dimaksimalkan,” kata Khofifah.
Khofifah menjelaskan, instruksi tersebut didasari oleh arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam.
Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia. Maka dari itu, dirinya kembali mengingatkan keenam bupati wilayah lumbung pangan untuk bisa mengawal dan memonitor jalannya masa tanam.
“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan termonitor dengan baik oleh seluruh bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.
Persiapan masa tanam salah satunya adalah peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah. “Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujar Khofifah.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi . “LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi,” tuturnya.
Untuk diketahui, Jatim yang memiliki peran sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional. Jatim memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1.120.153 hektar.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras
(msd)
Lihat Juga :
