Jelang Musda Golkar Luwu Utara, Indah Putri Indriani Dapat Diskresi dari DPP
Rabu, 01 September 2021 - 10:33 WIB
loading...
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Jelang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) DPD II Golkar Luwu Utara , DPP Golkar menerbitkan surat diskresi untuk Indah Putri Indriani.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya menerbitkan surat diskresi jelang pelang pelaksanaan Musda DPD II Golkar Luwu Utara. Dalam surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu, tertera nama Indah Putri Indriani.
Hal itu diungkap oleh Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar, Muhammad Baliah. "Untuk musda Golkar Luwu Utara, diskresi dari DPP sudah keluar untuk Ibu Indah Putri Indriani," katanya.
Dia menambahkan, salah satu pertimbangan mendasar DPP memberikan diskresi kepada Indah Putri Indriani, karena Indah adalah kandidat usungan Golkar pada pilkada 9 Desember 2020 yang lalu.
Baca Juga: Jadwal Musda Belum Jelas, Sejumlah Kader Golkar Bulukumba Ancam Hengkang
"Hanya untuk satu nama (Indah.red) dan diskresi itu sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Umum," tegas Baliah.
Sekadar diketahui, jelang pelaksanaan Musda DPD II Golkar Luwu Utara ada dua kandidat yang mendaftarkan diri untuk maju bertarung di arena musda. Mereka adalah Indah Putri Indriani dan Arifin Junaedi.
Hanya saja, baik Indah dan Arifin keduanya harus mengantongi diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar untuk bisa masuk ke dalam arena Musda, karena keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai aturan dalam AD/ART partai dan petunjuk pelaksanaan nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan musyawarah Partai golkar di daerah.
Sebelumnya, hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe saat fit and proper test Calon Ketua Golkar Luwu Utara di Kantor DPD I Golkar Sulsel Rabu (25/06/2021) lalu.
Taufan Pawe menjelaskan Arifin Junaedi memang adalah kader senior Golkar. Hanya saja, Arjuna pernah hijrah ke partai lain (PAN.red), sedangkan Indah Putri Indriani belum lima tahun berstatus sebagai kader partai berlambang beringin rimbun itu.
Baca Juga: Indah Ajak Masyarakat Luwu Utara Siapkan Tas Siaga Gempa
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya menerbitkan surat diskresi jelang pelang pelaksanaan Musda DPD II Golkar Luwu Utara. Dalam surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu, tertera nama Indah Putri Indriani.
Hal itu diungkap oleh Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar, Muhammad Baliah. "Untuk musda Golkar Luwu Utara, diskresi dari DPP sudah keluar untuk Ibu Indah Putri Indriani," katanya.
Dia menambahkan, salah satu pertimbangan mendasar DPP memberikan diskresi kepada Indah Putri Indriani, karena Indah adalah kandidat usungan Golkar pada pilkada 9 Desember 2020 yang lalu.
Baca Juga: Jadwal Musda Belum Jelas, Sejumlah Kader Golkar Bulukumba Ancam Hengkang
"Hanya untuk satu nama (Indah.red) dan diskresi itu sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Umum," tegas Baliah.
Sekadar diketahui, jelang pelaksanaan Musda DPD II Golkar Luwu Utara ada dua kandidat yang mendaftarkan diri untuk maju bertarung di arena musda. Mereka adalah Indah Putri Indriani dan Arifin Junaedi.
Hanya saja, baik Indah dan Arifin keduanya harus mengantongi diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar untuk bisa masuk ke dalam arena Musda, karena keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai aturan dalam AD/ART partai dan petunjuk pelaksanaan nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan musyawarah Partai golkar di daerah.
Sebelumnya, hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe saat fit and proper test Calon Ketua Golkar Luwu Utara di Kantor DPD I Golkar Sulsel Rabu (25/06/2021) lalu.
Taufan Pawe menjelaskan Arifin Junaedi memang adalah kader senior Golkar. Hanya saja, Arjuna pernah hijrah ke partai lain (PAN.red), sedangkan Indah Putri Indriani belum lima tahun berstatus sebagai kader partai berlambang beringin rimbun itu.
Baca Juga: Indah Ajak Masyarakat Luwu Utara Siapkan Tas Siaga Gempa
(agn)
