Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pacu Hilirisasi Sektor Produksi

PALANGKA RAYA - Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian 2021, bahwa saat ini masih banyak komoditas ekspor di berbagai daerah di Tanah Air yang bisa dikembangkan untuk dijual ke luar negeri.

Selain untuk meningkatkan produksi, teknologi juga harus tetap ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas, melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi.

Gubernur Sugianto Sabran sangat mendukung hal tersebut, mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan added value (nilai tambah) pada seluruh komoditas potensial yang berasal dari hasil alam di wilayah Kalimantan Tengah sampai saat ini masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan nilai tambah diharapkan Gubernur agar tercipta ekosistem ekonomi yang baik dan sehat dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri di wilayah Kalimantan Tengah ungkap dia sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang juga pasti akan turut bersumbangsih terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Kekayaan alam di Kalimantan Tengah sangat melimpah, hal ini tentunya harus dirasakan oleh seluruh Masyarakat Kalimantan Tengah, bukan hanya untuk sekelompok golongan tertentu.

Bahkan keberlanjutan (sustainability) untuk generasi anak cucu kita selanjutnya pun harus tetap terjaga dengan baik.

Dengan adanya hilirisasi industri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga akan menyerap tenaga kerja masyarakat setempat sehingga turut memberikan kontrol terhadap keberlangsungan industri karena proses industri yang sangat dekat dengan masyarakat setempat.

"Selaku pemimpin, saya memiliki beban moral kepada masyarakat Kalteng, masih banyak orang asing yang sudah lama masuk memanfaatkan kayu kita. Tetapi industrinya tidak ada di Kalteng, ini tidak sesuai dengan semangat Presiden," ucapnya.

Industri kayu merupakan contoh minimnya peran kehadiran pemerintah dalam
menyeimbangkan antara eksploitasi alam, peningkatan ekonomi setempat dan keberlangsungan lingkungan hidup.