Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Diusulkan Jadi Komandan PPKM
loading...
A
A
A
Selain Prabowo Subianto, nama lain yang diusulkan untuk masuk tim penanganan PPKM yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu karena BHS menilai Anies Baswedan berhasil menurunkan angka COVID-19 saat PPKM. BHS menyebut, pada 3 Juli 2021 lalu, saat awal PPKM Darurat, angka COVID-19 di DKI Jakarta berjumlah 9.700 kasus, Jatim 1.400 kasus, DI Jogjakarta 1.358 kasus, Bali 272 kasus.
Pada saat berakhirnya PPKM Darurat, seharusnya angka COVID-19 menurun. Namun yang turun hanya di DKI Jakarta saja hingga 80 persen menjadi 2.662 kasus. Sedangkan di daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik 3.157 kasus, Jogja naik menjadi 2.662 kasus, Jateng naik ke 4.021 kasus dan Bali naik 1.078 kasus.
"Dampak PPKM Darurat ada daerah yang naik 100 persen seperti Jatim. Jateng naik 50 persen, Jogja naik 100 persen. Bali malah naik 500 persen. Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif. Ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta," urainya.
Selain itu, lanjut Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini saat PPKM Darurat diakhiri dan diganti PPKM Level 4, tingkatan penyebaran COVID-19 semakin rendah. Hal itu karena masyarakat tidak stres dan bisa lebih leluasa. Hasilnya, Jakarta turun 50 persen lagi hingga menjadi 1410 kasus. Sedangkan Jatim turun 50 persen dan Jateng turun sedikit.
"Saya menilai PPKM level 4 jauh lebih bagus daripada PPKM Darurat yang katanya mobilitas masyarakat lebih ketat. Itu yang perlu dianalisa. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang negara. Sangat disayangkan kalau kita tidak ada evaluasi. Makanya perlu melibatkan Anies Baswedan," ungkapnya.
Bagi BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini tentu bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan Agus Putranto yang sudah menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia waktu itu.
"Mereka sengaja dilibatkan karena punya konsep yang bagus dalam penanganan. Nama-nama itu bisa menguatkan tim untuk penanganan COVID-19 di Indonesia," pintanya.
Pada saat berakhirnya PPKM Darurat, seharusnya angka COVID-19 menurun. Namun yang turun hanya di DKI Jakarta saja hingga 80 persen menjadi 2.662 kasus. Sedangkan di daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik 3.157 kasus, Jogja naik menjadi 2.662 kasus, Jateng naik ke 4.021 kasus dan Bali naik 1.078 kasus.
"Dampak PPKM Darurat ada daerah yang naik 100 persen seperti Jatim. Jateng naik 50 persen, Jogja naik 100 persen. Bali malah naik 500 persen. Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif. Ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta," urainya.
Selain itu, lanjut Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini saat PPKM Darurat diakhiri dan diganti PPKM Level 4, tingkatan penyebaran COVID-19 semakin rendah. Hal itu karena masyarakat tidak stres dan bisa lebih leluasa. Hasilnya, Jakarta turun 50 persen lagi hingga menjadi 1410 kasus. Sedangkan Jatim turun 50 persen dan Jateng turun sedikit.
"Saya menilai PPKM level 4 jauh lebih bagus daripada PPKM Darurat yang katanya mobilitas masyarakat lebih ketat. Itu yang perlu dianalisa. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang negara. Sangat disayangkan kalau kita tidak ada evaluasi. Makanya perlu melibatkan Anies Baswedan," ungkapnya.
Bagi BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini tentu bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan Agus Putranto yang sudah menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia waktu itu.
"Mereka sengaja dilibatkan karena punya konsep yang bagus dalam penanganan. Nama-nama itu bisa menguatkan tim untuk penanganan COVID-19 di Indonesia," pintanya.
(msd)
Explore More