Distribusi Tenaga Pendidik di Wilayah Kepulauan Makassar Belum Merata

MAKASSAR - Pendidikan sebagai kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa optimal dirasakan oleh daerah kepulauan di Kota Makassar.

Selain terkait sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga pendidik juga masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar .

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Hasanuddin mengaku Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan daerah yang masih terpinggirkan, utamanya menyangkut pendistribusian guru yang timpang dibanding daerah-daerah lain.

Hasanuddin mengatakan kualitas tenaga pendidik di daerah kepulauan masih jauh dari kata layak, khususnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih minim.



"Ini sudah menjadi masalah lama, jadi kita minta di pulau ini diberikan guru yang baguslah karena rata-rata sekolah kita ini ada yang kekurangan, utamanya tenaga ASN," katanya.

Dia mengatakan total ada 15 sekolah, dengan rincian 8 SD, 3 SMP dan 2 sekolah satu atap (Satap) dan 2 SMA baik negeri maupun swasta yang tercatat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dengan ASN hanya sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut menurutnya sangat minim.

Bahkan beberapa sekolah hanya memiliki dua ASN untuk mengakomodir satu sekolah. Hasanuddin mengatakan kepulauan setidaknya masih membutuhkan 50 tenaga pendidik untuk membuat kualitas pendidikan sekolah kepulauan bisa lebih baik.

Minimnya tenaga ASN guru tersebut diakibatkan ASN yang ditempatkan merasa tidak betah. Padahal, kata dia, ASN semestinya siap mengabdi di mana saja.

"Itu banyak tenaga kependidikan hanya satu tahun sudah mau kembali ke kota. Jadi harusnya orang kepulauan yang diangkat," usulnya.



Hasanuddin meminta agar penerimaan ASN/PPPK porsi guru di kepulauan bisa diutamakan dibanding daerah lain di Makassar.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahid mengakui persoalan ini masih belum mampu diselesaikan oleh Pemkot Makassar.

"Selama ini memang kendala utama itu tidak ada keinginan guru yang ditempatkan itu menetap dalam masa mengajar. Dan jelas ini tidak efektif, jalannya keseharian mereka pasti terkendala, jadi mobilenya mereka itu tidak efektif," katanya.

Dirinya juga mendukung agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar bisa memberdayakan tenaga guru untuk kepulauan. Apalagi penerimaan CPNS tahun ini tengah berlangsung.

"Memang kalau ada orang di situ (warga lokal) keuntungannya itu. Jadi saya kira perlu ada pertimangan juga dari Pemkot," pungkasnya.