Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Makassar Harus Transparan

MAKASSAR - Pemkot Makassar masih mempersiapkan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di tengah kebijakan PPKM Level 4. Penyalurannya akan menyusul kemudian setelah pendataan warga yang berhak menerima dirampungkan.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjelaskan, pihaknya merencankan menyiapkan 100.000 paket bansos dalam bentuk sembako . Semua SKPD akan dilibatkan dalam pendistribusiannya, tidak hanya dari dinas sosial (dinsos) saja.



"Saya akan bagi nanti, mempersiapkan paket ini per SKPD. Jadi SKPD yang tanggung jawab, rata-rata satu SKPD itu 2.000 paket. Kan kita ada 50 SKPD, jadi 100.000 (paket sembako)," ujar Danny.

Dia mengaku, upaya ini dilakukan agar penyaluran bantuan bisa cepat dan tepat sasaran. Jangan sampai pembagiannya semrawut. Danny memastikan, penyiapan bansos harus transparan.

Bahkan dia merencanakan melakukan pengemasan paket sembako di Lapangan Karebosi. Dengan begitu, bisa dilihat cara kerja dan bentuk bantuan yang akan disalurkan. “Itu juga saya mau bikin hampar di (Lapangan) Karebosi semua. Liat, hitung (paket sembakonya yang akan disalurkan)," lanjutnya.

Pihaknya pun akan menyiapkan juknis penyaluran sembako . Distribusi bantuan harus diantarkan oleh petugas ke rumah masing-masing penerima. Bukan dengan mengumpulkan warga di satu tempat, lalu dibagi.

Langkah ini diharapkan untuk menghindari kerumunan warga. Di samping memastikan bantuan diterima langsung oleh yang berhak. "Dan diantarkan, jangan dibagi (di satu tempat), karena kerumunan lagi itu," jelasnya.

Pemkot Makassar berencana menurunkan tim detektor Covid-19. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan warga, mereka juga diberi tanggung jawab mendata warga yang berhak menerima bantuan.



Apalagi Danny turut mempersyaratkan penerima bantuan harus dipastikan sudah menjalani vaksinasi lebih dahulu. Tim detektor juga yang akan membagikan kartu tanda vakinasi dari Pemkot Makassar, yang juga menjadi penanda warga penerima bantuan.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kota Makassar , Ray Suryadi Arsyad meminta pemkot terlebih dahulu gencar mensosialisasikan hal ini ke masyarakat. Kebijakan terkait penerima bantuan tersebut baiknya disampaikan langsung ke warga.

Dengan begitu, pada saat pendistribusian bisa lancar. Dengan harapan, meminimalisir polemik di dalamnya. "Jadi semestinya semasa PPKM ini pemkot turun juga sosialisasikan semua ini, agar bisa lebih efektif," tandas Ray