PPKM Darurat, Bus AKAP Banyak yang Dikandangkan
Senin, 26 Juli 2021 - 14:46 WIB
loading...
Usaha transportasi umum penumpang di masa PPKM darurat semakin terpuruk. Sejumlah pemilik usaha tersebut, memilih mengandangkan armadanya lantaran sepi penumpang.
A
A
A
SALATIGA - Usaha transportasi umum penumpang di masa PPKM darurat semakin terpuruk. Sejumlah pemilik usaha tersebut, memilih mengandangkan armadanya lantaran sepi penumpang.
Langkah itu juga dilakukan oleh pengelola bus antarkota antarpropinsi (AKAP). Berdasarkan pantauan di Terminal Tingkir Salatiga, pengoperasian bus AKAP jurusan Jakarta dan sekitarnya melalui Terminal Tingkir, selama PPKM armada bus yang beroperasional kurang dari 50 persen.
Kondisi ini terjadi akibat sepi penumpang dan adanya aturan pembatasan penumpang. Ini dibenarkan oleh Kepala Terminal Tingkir Salatiga Tubagus Kresno. Baca juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Operasional Pabrik Selama PPKM Berlevel
"Sebelum pandemi COVID-19, dalam satu hari rata-rata bus AKAP yang diberangkatkan melalui terminal Terminal Tingkir sekitar 250 armada. Setelah pandemi turun jadi sekitar 120 armada. Pada masa PPKM turun ini lagi karena jumlah penumpang juga mengalami penurunan," katanya, Senin (26/7/2021).
Menurut Tubagus, selama PPKM memang aturan pemberangkatan penumpang sangat ketat. "Penumpang harus mempunyai surat sudah divaksin jika belum maka harus menjalani tes antigen, sedangkan aturan Menteri Perhubungan kapasitas penumpang maksimal 50 persen," ujarnya.
Dia menyebutkan, pada masa PPKM ada salah satu perusahaan otobus (PO) jurusan Jakarta yang mengandangkan semua armadanya. Ini terpaksa dilakukan karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan.
Sementara, kata dia, kondisi operasional angkutan pedesaan (Angkudes) relatif masih baik dibandingkan bus AKAP. "Rata-rata armada angkudes yang beroperasi masih 75 persen dibanding sebelum PPKM. Meski diakui jumlah penumpang angkudes juga mengalami penurunan karena pembatasan dan PPKM," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kabupaten Semarang Hadi Mustofa mengatakan, sejak pandemi COVID-19, kondisi usaha transportasi umum baik penumpang maupun barang lesu. Untuk mencari pendapatan sesuai hitungan operasional sudah tidak bisa.
Sehingga banyak armada yang tidak dijalankan. "Sekarang kondisi usaha transportasi angkutan umum sangat memperihatinkan. Dari ratusahan unit angkutan umum di Kabupaten Semarang, yang masih beroperasional tinggal puluhan," katanya Baca juga: Semua Pihak Diharapkan Tak Manfaatkan Situasi di Tengah Pandemi
.
Selama pandemi COVID-19, kata dia, jumlah penumpang menurun drastis dibanding sebelumnya. Imbasnya, pendapatan pelaku usaha dan awak angkutan anjlok.
"Mirisnya lagi awak angkutan umum saat ini banyak yang tidak bisa hidup layak. Dan mereka banyak yang tidak mendapatkan bantuan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dari pemerintah," ujarnya.
Langkah itu juga dilakukan oleh pengelola bus antarkota antarpropinsi (AKAP). Berdasarkan pantauan di Terminal Tingkir Salatiga, pengoperasian bus AKAP jurusan Jakarta dan sekitarnya melalui Terminal Tingkir, selama PPKM armada bus yang beroperasional kurang dari 50 persen.
Kondisi ini terjadi akibat sepi penumpang dan adanya aturan pembatasan penumpang. Ini dibenarkan oleh Kepala Terminal Tingkir Salatiga Tubagus Kresno. Baca juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Operasional Pabrik Selama PPKM Berlevel
"Sebelum pandemi COVID-19, dalam satu hari rata-rata bus AKAP yang diberangkatkan melalui terminal Terminal Tingkir sekitar 250 armada. Setelah pandemi turun jadi sekitar 120 armada. Pada masa PPKM turun ini lagi karena jumlah penumpang juga mengalami penurunan," katanya, Senin (26/7/2021).
Menurut Tubagus, selama PPKM memang aturan pemberangkatan penumpang sangat ketat. "Penumpang harus mempunyai surat sudah divaksin jika belum maka harus menjalani tes antigen, sedangkan aturan Menteri Perhubungan kapasitas penumpang maksimal 50 persen," ujarnya.
Dia menyebutkan, pada masa PPKM ada salah satu perusahaan otobus (PO) jurusan Jakarta yang mengandangkan semua armadanya. Ini terpaksa dilakukan karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan.
Sementara, kata dia, kondisi operasional angkutan pedesaan (Angkudes) relatif masih baik dibandingkan bus AKAP. "Rata-rata armada angkudes yang beroperasi masih 75 persen dibanding sebelum PPKM. Meski diakui jumlah penumpang angkudes juga mengalami penurunan karena pembatasan dan PPKM," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kabupaten Semarang Hadi Mustofa mengatakan, sejak pandemi COVID-19, kondisi usaha transportasi umum baik penumpang maupun barang lesu. Untuk mencari pendapatan sesuai hitungan operasional sudah tidak bisa.
Sehingga banyak armada yang tidak dijalankan. "Sekarang kondisi usaha transportasi angkutan umum sangat memperihatinkan. Dari ratusahan unit angkutan umum di Kabupaten Semarang, yang masih beroperasional tinggal puluhan," katanya Baca juga: Semua Pihak Diharapkan Tak Manfaatkan Situasi di Tengah Pandemi
.
Selama pandemi COVID-19, kata dia, jumlah penumpang menurun drastis dibanding sebelumnya. Imbasnya, pendapatan pelaku usaha dan awak angkutan anjlok.
"Mirisnya lagi awak angkutan umum saat ini banyak yang tidak bisa hidup layak. Dan mereka banyak yang tidak mendapatkan bantuan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dari pemerintah," ujarnya.
(don)
Lihat Juga :
