Aduan Pekerja Kian Masif, Didominasi Perdagangan dan Perhotelan

MAKASSAR - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar menerima sebelas aduan persoalan ketenagakerjaan dalam dua bulan terakhir.

Kepala Disnaker Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan jumlah aduan turut bertambah seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ).

"Jadi itu mulai naik lagi saat pertengahan bulan Juni dan masuk Juli ini kian masif. Yang kita catat itu ada 11 aduan, tapi itu yang adukan bukan satu orang, ada yang sampai 5 hingga puluhan pekerja," terang Irwan kepada SINDOnews.

Aduan tersebut didominasi oleh sektor usaha perdagangan dan perhotelan. Disnaker bahkan sempat menutup kantor yang berlokasi di Jalan AP Pettarani sebanyak dua kali akibat banyaknya masyarakat yang mengadu sehingga situasi tidak kondusif di tengah pandemi.

"Jadi memang membludak itu orang datang ke kantor, kita bahkan sempat tutup kantor dua kali," ujar Irwan.



Dia menduga kasus aduan lebih tinggi namun masih banyak yang belum melaporkannya ke Disnaker untuk ditindaklanjuti.

"Kita sebagian besar sudah rampung lah, kita mediasi hak-hak pekerja ini juga sudah dibayarkan. Namun masih ada juga beberapa masalah yang tidak bisa selesai karena mediasi berlangsung alot," katanya.

Lebih jauh, Irwan meminta pekerja yang terdampak agar segera melaporkan masalahnya ke Disnaker, utamanya jika ada permasalahn pemutusan kerja hingga pemotongan upah secara sepihak tanpa pertimbangan dari pekerja.

"Ini kan kalau mereka sepakat pasti tidak lagi ke Disnaker, nanti mereka tidak sepakat, apakah mereka dikasikan pesangon kah, atau dikasikan ala kadarnya tapi disepakati pasti tidak naik ke permukaan," ujarnya.



Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir meminta seluruh sektor usaha bisa lebih beradaptasi dengan situasi saat ini.

"PPKM ini salah satu dari sekian banyak cara untuk memutus rantai penyebaran Corona Virus, hampir semua terdampak dengan PPKM ini, semua sisi kehidupan kita," ujarnya.

Dirinya juga meminta dinas terkait bisa lebih maksimal dalam bekerja. PPKM, kata dia, tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan, lantaran hal itu sangat dibutuhkan saat ini.

"Silahkan volume berkurang tapi mutu jangan sampai, karena ini kan sempat lockdown dua kali, artinya ada pelayanan yang tidak jalan," katanya.