Bantuan Sosial Tunai Harus Menyentuh Masyarakat Terdampak PPKM

JAKARTA - Dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga mereka yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19 .

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni. Menurut dia, masyarakat seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, agar tetap bertahan hidup di tengah pandemi. Baca juga: Bantuan Sosial Tunai Cair Besok, Anies: Cek Rekening Masing-masing

“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit,” terang Lisda dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).

Menurut Lisda, dengan adanya pandemi yang menimbulkan PPKM juga akan menimbulkan lebih banyak masalah baru. Salah satunya, lanjutnya, dampak angka kemiskinan yang akan meningkat di Indonesia.

“Jika kita perhatikan dampak jangka panjang, tentunya angka kemiskinan kita di Indonesia. Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” tuturnya.

Lisda menambahkan, PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Karena banyaknya permasalahan dalam penertiban maupun di lokasi penyekatan. Baca juga: DPRD Dorong Pemprov DKI Percepat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai PPKM Darurat

“Banyak sekali hal yang permasalahan yang timbul pasca PPKM. Bahkan ada beberapa yang viral. Mulai dari pedagang yang dibubarkan, bahkan para sopir angkutan yang kehilangan penumpang. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga kita betul-betul dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Namun di balik itu, menurut Lisda, ada ancaman pandemi yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. PPKM juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pandemi ini.

“Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada Evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus diiringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran. Ibaratnya Masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” kata Lisda.

Jika hal tersebut terwujud Lisda juga berharap kepada masyarakat, agar tidak pula muncul kecemburuan sosial yang malah menimbulkan permasalahan baru, yakni perpecahan antar masyarakat.

“Jika nanti hal ini terwujud, kita berharap masyarakat jangan pula saling cemburu. Karena keputusan ini bagi pemerintah merupakan yang terbaik, agar bantuan dapat disalurkan secara merata,” ucap Lisda.

Terkait perpanjang masa PPKM, Lisda menyatakan, butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.

“Sekali lagi saya sampaikan. Jika ini (PPKM) akan diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM. Intinya selama ada yang menjamin, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM. Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya,” pungkasnya.