Ridwan Kamil Pastikan Warga Terdampak PPKM Darurat Terima Bansos Kemensos

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat , Ridwan Kamil memastikan, masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bakal menerima bantuan sosial (bansos) tunai dan non-tunai.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, bansos tunai dan non-tunai akan diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat terdampak selama PPKM Darurat berlangsung. Kang Emil pun meyakinkan, data penerima bansos tersebut sudah diterima oleh Kemensos dan bansos tinggal disalurkan.

"Akan diberikan bansos non-tunai dan tunai oleh Kemensos, datanya sudah kami kirimkan," tegas Kang Emil dalam jumpa pers virtual, Kamis (1/7/2021).

Lebih lanjut, Kang Emil menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jabar menyusul penerapan PPKM Darutat yang akan dimulai pada 3-20 Juli 2021 mendatang tersebut. "Saya, Pak Wagub dan Forkopimda Jabar menyampaikan permohonan kepada seluruh masyarakat Jabar karena 27 kabupaten/kota akan mengalami situasi yang kurang nyaman dan kurang menyenangkan," katanya.

"Ini semata-mata untuk mengembalikan kedaruratan dan mengembalikan keterkendalian COVID-19 dengan PPKM Darurat," lanjut Kang Emil .

Kang Emil optimistis, PPKM Dararut yang diberlakukan di seluruh daerah di Jabar mampu menekan kasus COVID-19 dan tingkat keterisian rumah sakit.

Kasus COVID-19 naiknya merata. Mayoritas di Pulau Jawa dan Bali. Maka, katanya, diperlukan sebuah tindakan kedaruratan yang harus terkoordinasi. Kata kunci pertama ini terkoordinasi."Satu narasi, satu komando. Saya sebagai Gubernur Jabar sangat optimistis jika dilakukan serempak, dari pengalaman, itu bisa menurunkan persebaran COVID-19," paparnya.

Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan PPKM Darurat, seluruh kegiatan yang mempertemukan banyak orang tidak boleh beroperasi, kecuali sektor esensial.

Sedangkan kegiatan sektor non-esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH) serta kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan pendidikan pelatihan sepenuhnya dilakukan secara daring."Mall, tempat ibadah, tempat wisata dan kegiatan publik lainnya ditutup sementara, pernikahan dibatasi, restoran juga wajib take away," tegas Kang Emil.

Sementara sektor esensial, seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, hotel non-karantina COVID-19, dan industri ekspor, diberlakukan 50 persen maksimal Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan (prokes) lebih ketat.

Untuk sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik, industri makanan, konstruksi, serta kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen WFO dengan prokes ketat. "Supermarket, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok jam operasionalnya sampai pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung 50 persen," sebutnya.

Agar PPKM Darurat berjalan optimal, kata Kang Emil, bupati/wali kota di Jabar akan segera membuat surat edaran terkait ketentuan pelaksanaan PPKM Darurat.

Surat edaran tersebut akan disampaikan hingga tingkat RT/RW. "Surat edaran bupati/wali kota akan diedarkan besok sampai RT/RW dan mohon disosialisasikan secara masif lewat media," imbuhnya.

Kang Emil juga meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada urusan mendesak dan mematuhi semua ketentuan PPKM Darurat. Jika melanggar, petugas akan menindak tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah.

"Kami melihat akan ada perubahan penindakan dari kepolisian, sudah diizinkan tipiring (tindak pidana ringan) bagi yang membandel," ucapnya.

Tak hanya itu, sesuai arahan Ketua Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bupati dan wali kota yang tidak menjalankan dengan baik PPKM Darurat akan diberikan sanksi lisan hingga pemberhentian sementara oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kami tidak mau ada bupati dan wali kota kena teguran Mendagri karena tidak melaksanakan dengan baik PPKM Darurat ini," tandas Kang Emil.