Anggota DPRD Maros Protes PPDB Sistem Zonasi
Jum'at, 25 Juni 2021 - 15:39 WIB
loading...
Anggota DPRD Maros memprotes kebijakan PPDB sistem zonasi. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAROS - Anggota DPRD Kabupaten Maros , Hasmin Badoa memprotes kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi, yang sementara ini berlangsung. Sebab, sistem ini dinilainya mengancam anak usia sekolah tidak terakomodir di sekolah negeri terdekat.
Salah satu contohnya kata Hasmin, terjadi terhadap anak usia sekolah di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe. Mereka terancam tidak diakomodir di sekolah negeri yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Itu karena sekolah negeri terdekat dari Moncongloe Lappara, bagian dari Kota Makassar.
Baca juga:2 Hari PPDB di Makassar Berjalan, Disdik Catat 20 Keluhan Wali Siswa
"Untuk desa Moncongloe Lappara memang belum ada sekolah setingkat SMP. Padahal di sana banyak pemukiman warga. Sekolah terdekat dari Moncongloe Lappara ada di Makassar. Anak-anak kita tentu sulit bersaing dengan warga Makassar. Karena Pemkot Makassar pasti lebih mengutamakan warganya sendiri untuk belajar di sekolah itu," jelas Hasmin, Jumat (25/6).
Sementara sekolah terdekat dari Desa Moncongloe Lappara yang padat penduduk itu kata Hasmin, berada di Desa Moncongloe, yang jaraknya sekitar tujuh kilometer.
"Ini tentu bisa menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan masyarakat. Karena kasihan kalau keinginan mereka untuk bersekolah di sekolah negeri harus terhalang oleh zonasi," sebutnya.
Dia berharap, tahun ini, Pemkab Maros bisa membangun gedung sekolah di Desa Moncongloe Lappara. Mengingat saat ini Moncongloe Lappara merupakan salah satu daerah yang padat penduduk, dikarenakan lokasi itu merupakan lokasi perumahan.
Baca juga:Server PPDB di Makassar Diharap Tak Lagi Bermasalah
"Kami sudah membahas ini kepada Bupati Maros. Tinggal bagaimana Pemda Maros dan Disdik menanggapi usulan kami ini. Kalau kami sendiri yang berasal dari Dapil sana tentu berharap akan dibangunkan sekolah yang baru," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Maros, Takdir yang dihubungi menuturkan, keinginan DPRD tersebut telah diakomidir Pemkab Maros . Bahkan kata dia, saat ini pemerintah daerah telah menyurat ke Dirjen Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk permohonan pembangunan gedung sekolah.
Takdir mengakui, di Desa Moncongloe Lappara memang sangat membutuhkan pembangunan sekolah. Mengingat daerah tersebut merupakan wilayah padat pemukiman.
Baca juga:Polisi Bubarkan Kegiatan Pendaftaran Siswa Baru di Limbung
"Kita sudah menyurat ke Dirjen Pendidikan terkait hal tersebut. Mereka menyambut baik. Tapi untuk pembangunan sekolah, persyaratan utamanya adalah ketersediaan lahan untuk bangunan sekolah. Dan kita sudah memiliki itu semua," jelasnya.
Takdir menambahkan, pembangunan sekolah di Moncongloe Lappara baru akan dimulai tahun 2022. Jadi kemungkinan, di wilayah Moncongloe Lappara baru akan memiliki sekolah baru pada tahun 2023.
Salah satu contohnya kata Hasmin, terjadi terhadap anak usia sekolah di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe. Mereka terancam tidak diakomodir di sekolah negeri yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Itu karena sekolah negeri terdekat dari Moncongloe Lappara, bagian dari Kota Makassar.
Baca juga:2 Hari PPDB di Makassar Berjalan, Disdik Catat 20 Keluhan Wali Siswa
"Untuk desa Moncongloe Lappara memang belum ada sekolah setingkat SMP. Padahal di sana banyak pemukiman warga. Sekolah terdekat dari Moncongloe Lappara ada di Makassar. Anak-anak kita tentu sulit bersaing dengan warga Makassar. Karena Pemkot Makassar pasti lebih mengutamakan warganya sendiri untuk belajar di sekolah itu," jelas Hasmin, Jumat (25/6).
Sementara sekolah terdekat dari Desa Moncongloe Lappara yang padat penduduk itu kata Hasmin, berada di Desa Moncongloe, yang jaraknya sekitar tujuh kilometer.
"Ini tentu bisa menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan masyarakat. Karena kasihan kalau keinginan mereka untuk bersekolah di sekolah negeri harus terhalang oleh zonasi," sebutnya.
Dia berharap, tahun ini, Pemkab Maros bisa membangun gedung sekolah di Desa Moncongloe Lappara. Mengingat saat ini Moncongloe Lappara merupakan salah satu daerah yang padat penduduk, dikarenakan lokasi itu merupakan lokasi perumahan.
Baca juga:Server PPDB di Makassar Diharap Tak Lagi Bermasalah
"Kami sudah membahas ini kepada Bupati Maros. Tinggal bagaimana Pemda Maros dan Disdik menanggapi usulan kami ini. Kalau kami sendiri yang berasal dari Dapil sana tentu berharap akan dibangunkan sekolah yang baru," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Maros, Takdir yang dihubungi menuturkan, keinginan DPRD tersebut telah diakomidir Pemkab Maros . Bahkan kata dia, saat ini pemerintah daerah telah menyurat ke Dirjen Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk permohonan pembangunan gedung sekolah.
Takdir mengakui, di Desa Moncongloe Lappara memang sangat membutuhkan pembangunan sekolah. Mengingat daerah tersebut merupakan wilayah padat pemukiman.
Baca juga:Polisi Bubarkan Kegiatan Pendaftaran Siswa Baru di Limbung
"Kita sudah menyurat ke Dirjen Pendidikan terkait hal tersebut. Mereka menyambut baik. Tapi untuk pembangunan sekolah, persyaratan utamanya adalah ketersediaan lahan untuk bangunan sekolah. Dan kita sudah memiliki itu semua," jelasnya.
Takdir menambahkan, pembangunan sekolah di Moncongloe Lappara baru akan dimulai tahun 2022. Jadi kemungkinan, di wilayah Moncongloe Lappara baru akan memiliki sekolah baru pada tahun 2023.
(luq)
Lihat Juga :
