494 Tahun Jakarta, Sudah Pantaskah Ibu Kota Bersepeda?
Selasa, 22 Juni 2021 - 13:57 WIB
loading...
Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sepeda akan dijadikan moda transportasi utama setelah berjalan kaki.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Jakarta, Ibu Kota Negara kini genap berusia 494 Tahun. Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sepeda akan dijadikan moda transportasi utama setelah berjalan kaki.
Dalam konsep penataan transportasi yang dijalankan Gubernur Anies, pejalan kaki menjadi prioritas utama menata trasnportasi Ibu Kota. Setelah itu sepeda, kendaraan umum dan terakhir kendaraan pribadi. Pelebaran trotoar dilakukan untuk memfasilitasi pejalan kaki, begitupun jalur sepeda dan mengintergasikan moda transportasi umum.
Sayangnya, ditengah pembangnan jalur sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin, konflik horizontal pesepeda terjadi. Apalagi, Gubernur Anies berencana menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) dan jalur non-sepeda Sudirman-Thamrin untuk pesepeda road bike.
Konflik tersebut berujung pada keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit membongkar jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman-Thamrin pasca-laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang beralasan jalur sepeda menyebabkan diskriminasi.
Lalu apakah Jakarta sudah pantas menjadi kota ramah sepeda diusia ke-494? Baca: HUT ke-494 DKI, Anies: Allah Takdirkan Angkatan Ini Diuji dengan Pandemi
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjealaskan, pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 kilometer saat ini merupakan sebuah awal yang bagus menuju kota ramah pesepeda. Namun tidak perlu ada pagar pembatas seperti yang ada di kawasan Sudirman-Thamrin saat ini.
Dia justru menyarankan agar dananya digunakan untuk membangun infrastrutur sepeda secara menyeluruh.
Nirwono menjelaskan, kota yang berkelanjutan, warganya lebih menggunakan transportasi publik ketimbang naik kendaraan pribadi.
Untuk mendorong warga beralih ke transportasi publik, fasilitas trotoar yang aman dan nyaman harus disediakan. Khususnya di sekitar stasiun, terminal, halte, ataupun Jembatan Penyebarangan Orang (JPO).
Setelah itu, lanjut Nirwono, infrastruktur sepeda juga harus disediakan. Baik jalurnya, parkir dan ruag ganti pesepeda di fasilitas umum. Baca: Twitbon untuk Merayakan HUT DKI Jakarta ke-494 Siap Diunduh
"Integrasi fisik moda trasnportsi dan intergasi sistem manajemen pengelola trasnportasi dibawah satu tiket pembayaran juga harus dilakukan. Termasuk peremajaan kawasan di sekitar stasiun, terminal, halte dan seabgainya," ujarnya.
Pada usia ke-494, Jakarta belm ramah pesepeda atau belum layak jadi kota maju yang memprioritaskan sepeda dan pejalan kaki. Sebab, moda transportasi umum belum terintergasi dan masih rendahnya disiplin berlalu lintas.
Apalagi, masih banyak sepeda yang digunakan sebagai alat olahraga ketimbang sebaagai alat trasnportasi harian. "Jakarta masih menuju tahapannya. Benahi dulu transportasi umum dan kendaraan pribadinya, baru bisa menjadi kota ramah pesepeda," pungkasnya.
Dalam konsep penataan transportasi yang dijalankan Gubernur Anies, pejalan kaki menjadi prioritas utama menata trasnportasi Ibu Kota. Setelah itu sepeda, kendaraan umum dan terakhir kendaraan pribadi. Pelebaran trotoar dilakukan untuk memfasilitasi pejalan kaki, begitupun jalur sepeda dan mengintergasikan moda transportasi umum.
Sayangnya, ditengah pembangnan jalur sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin, konflik horizontal pesepeda terjadi. Apalagi, Gubernur Anies berencana menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) dan jalur non-sepeda Sudirman-Thamrin untuk pesepeda road bike.
Konflik tersebut berujung pada keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit membongkar jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman-Thamrin pasca-laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang beralasan jalur sepeda menyebabkan diskriminasi.
Lalu apakah Jakarta sudah pantas menjadi kota ramah sepeda diusia ke-494? Baca: HUT ke-494 DKI, Anies: Allah Takdirkan Angkatan Ini Diuji dengan Pandemi
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjealaskan, pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 kilometer saat ini merupakan sebuah awal yang bagus menuju kota ramah pesepeda. Namun tidak perlu ada pagar pembatas seperti yang ada di kawasan Sudirman-Thamrin saat ini.
Dia justru menyarankan agar dananya digunakan untuk membangun infrastrutur sepeda secara menyeluruh.
Nirwono menjelaskan, kota yang berkelanjutan, warganya lebih menggunakan transportasi publik ketimbang naik kendaraan pribadi.
Untuk mendorong warga beralih ke transportasi publik, fasilitas trotoar yang aman dan nyaman harus disediakan. Khususnya di sekitar stasiun, terminal, halte, ataupun Jembatan Penyebarangan Orang (JPO).
Setelah itu, lanjut Nirwono, infrastruktur sepeda juga harus disediakan. Baik jalurnya, parkir dan ruag ganti pesepeda di fasilitas umum. Baca: Twitbon untuk Merayakan HUT DKI Jakarta ke-494 Siap Diunduh
"Integrasi fisik moda trasnportsi dan intergasi sistem manajemen pengelola trasnportasi dibawah satu tiket pembayaran juga harus dilakukan. Termasuk peremajaan kawasan di sekitar stasiun, terminal, halte dan seabgainya," ujarnya.
Pada usia ke-494, Jakarta belm ramah pesepeda atau belum layak jadi kota maju yang memprioritaskan sepeda dan pejalan kaki. Sebab, moda transportasi umum belum terintergasi dan masih rendahnya disiplin berlalu lintas.
Apalagi, masih banyak sepeda yang digunakan sebagai alat olahraga ketimbang sebaagai alat trasnportasi harian. "Jakarta masih menuju tahapannya. Benahi dulu transportasi umum dan kendaraan pribadinya, baru bisa menjadi kota ramah pesepeda," pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
