PDIP Sulsel Ingin Bekukan Kepengurusan PDIP Maros
Sabtu, 12 Juni 2021 - 21:42 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: Istimewa
A
A
A
MAROS - DPD PDIP Sulsel berencana membekukan kepengurusan DPC PDIP Kabupaten Maros. Alasannya, DPC PDIP Maros dianggap tak pernah menggelar kegiatan.
"Baru mau kita usulkan," kata Ketua bidang kehormatan DPD PDIP Sulsel Andi Ansyari Mangkona saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).
Baca juga:RPG Ungkap Sosok Soekarno yang Pernah Berkecimpung di Dunia Jurnalistik
DPD PDIP Sulsel memandang kepengurusan DPC PDIP Maros jalan di tempat. Kepengurusan di bawah komando Muhammad Jafar Sirajuddin tidak pernah melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah.
"Karena setelah dilantik, konsolidasi partai tidak pernah jalan, padahal komitmennya setelah dilantik harus melakukan konsolidasi, tapi sampai saat ini tidak pernah. Jadi kita usulkan ke DPP," jelasnya.
Dibanding kabupaten/kota yang lain, DPC Maros memang paling memprihatinkan. Pasalnya pada pileg 2019, mereka gagal mendudukkan kader di DPRD, padahal pada di pemilu sebelumnya, PDIP sempat memiliki satu kursi.
Baca juga:Hamka Hak Buka Raker 5 DPC PDI Perjuangan di Sulsel
"Kita juga pernah memiliki kursi di Maros. Jadi sangat perlu kerja-kerja politik, tapi tidak lakukan," kata anggota DPRD Sulsel ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Maros Muhammad Jafar Sirajuddin mengaku tak ingin kepengurusannya dibekukan. Di sisi lain menurutnya, sampai sekarang belum ada persetujuan dari DPP.
"Saya dipanggil sendiri. Setelah itu tidak ada perkembangan. Sesuai AD/ART pembekuan dilakukan atas persetujuan DPP," pungkasnya.
Jafar meminta kepada DPD untuk tidak mengambil langkah yang melampaui batasnya."DPD tidak berhak membekukan. Itu melabrak AD/ART Pasal 65," tandasnya.
Baca juga:ARW Turun Langsung Konsolidasi Partai hingga ke Tingkat Kelurahan
Jafar menjelaskan, DPD bahkan sudah menunjuk ketua pelaksana harian atau Plh untuk menggantikan posisinya. Dia adalah Rahmat Muhayyang yang merupakan anggota DPRD Sulsel.
"Dia juga saya labrak, dia seakan-akan ditunjuk Plh di Maros, tetapi tidak mengantongi SK dari DPP, karena harusnya yang berhak menunjuk Plh DPC adalah DPP," ungkapnya.
"Baru mau kita usulkan," kata Ketua bidang kehormatan DPD PDIP Sulsel Andi Ansyari Mangkona saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).
Baca juga:RPG Ungkap Sosok Soekarno yang Pernah Berkecimpung di Dunia Jurnalistik
DPD PDIP Sulsel memandang kepengurusan DPC PDIP Maros jalan di tempat. Kepengurusan di bawah komando Muhammad Jafar Sirajuddin tidak pernah melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah.
"Karena setelah dilantik, konsolidasi partai tidak pernah jalan, padahal komitmennya setelah dilantik harus melakukan konsolidasi, tapi sampai saat ini tidak pernah. Jadi kita usulkan ke DPP," jelasnya.
Dibanding kabupaten/kota yang lain, DPC Maros memang paling memprihatinkan. Pasalnya pada pileg 2019, mereka gagal mendudukkan kader di DPRD, padahal pada di pemilu sebelumnya, PDIP sempat memiliki satu kursi.
Baca juga:Hamka Hak Buka Raker 5 DPC PDI Perjuangan di Sulsel
"Kita juga pernah memiliki kursi di Maros. Jadi sangat perlu kerja-kerja politik, tapi tidak lakukan," kata anggota DPRD Sulsel ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Maros Muhammad Jafar Sirajuddin mengaku tak ingin kepengurusannya dibekukan. Di sisi lain menurutnya, sampai sekarang belum ada persetujuan dari DPP.
"Saya dipanggil sendiri. Setelah itu tidak ada perkembangan. Sesuai AD/ART pembekuan dilakukan atas persetujuan DPP," pungkasnya.
Jafar meminta kepada DPD untuk tidak mengambil langkah yang melampaui batasnya."DPD tidak berhak membekukan. Itu melabrak AD/ART Pasal 65," tandasnya.
Baca juga:ARW Turun Langsung Konsolidasi Partai hingga ke Tingkat Kelurahan
Jafar menjelaskan, DPD bahkan sudah menunjuk ketua pelaksana harian atau Plh untuk menggantikan posisinya. Dia adalah Rahmat Muhayyang yang merupakan anggota DPRD Sulsel.
"Dia juga saya labrak, dia seakan-akan ditunjuk Plh di Maros, tetapi tidak mengantongi SK dari DPP, karena harusnya yang berhak menunjuk Plh DPC adalah DPP," ungkapnya.
(luq)
Lihat Juga :
