Town Hall Meeting SAKIP, Wagub DKI Minta Kerja Sama Semua Elemen
Jum'at, 11 Juni 2021 - 06:23 WIB
loading...
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan 'Town Hall Meeting Menuju SAKIP AA', di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 10 Juni 2021. Hal tersebut sebagai upaya dan aktivitas untuk meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang efesien dan efektif. Dalam mewujudkan hal tersebut, Riza menegaskan diperlukannya kerja sama antar elemen dalam setiap jajarannya untuk berpatisipasi. Baca juga: Ariza Yakin DKI Akan Mudah Terapkan Keinginan Jokowi Soal Sekolah Tatap Muka
"Upaya perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja tidak dapat hanya dilakukan oleh Tim SAKIP DKI Jakarta, akan tetapi butuh peran semua elemen terutama Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, karena penguatan akuntabilitas sebuah upaya kolektif," kata pria yang biasa disapa Ariza ini seperti dilansir dari keterangan tertulis, Jumat (11/06/2021)
Menurutnya, keterbatasan anggaran yang berdampak dari munculnya pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan upaya dalam membangun SAKIP. Adapun nantinya perwujudan SAKIP akan dilakukan melalui kerja sama dengan World Bank dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.
"Kolaborasi dalam rangka penguatan kapasitas Pejabat dan ASN dalam manajemen kinerja organisasi dilakukan melalui kerja sama dengan World Bank dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kerja sama serupa juga akan dilanjutkan untuk Tahun 2021," lanjutnya. Baca juga: Satu RT di Cilangkap Lockdown, Wagub Ariza Sebut Dampak dari Mudik
Ariza memaparkan bahwa penguatan akuntabilitas ini merupakan kerangka untuk melakukan reformasi birokrasi yang dicita-citakan. Hal ini lantaran akuntabilitas merupakan indeks nilai utama menurut RPJMD tahun 2017-2022 untuk menyelesaikan misi ke-3 Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
"Kepala Perangkat Daerah memiliki peran sentral dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi secara akuntabel melalui implementasi manajemen kinerja yang baik dan berorientasi pada hasil. Ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI Jakarta, menjadikan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas sebagai bagian terpenting dalam memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah serta mewujudkan pembangunan daerah, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Jakarta," tegasnya
Semakin mendekatnya AKIP Tahun 2021 membuat Wagub Ariza juga terus berharap dan terus mengingatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menggenjot langkah perbaikan terhadap penguatan akuntabilitas tersebut. Hal ini termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN-RB.
"Tujuan utamanya bukanlah Predikat/Nilai semata tapi mengubah 'sent' menjadi 'delivered', sehingga pembangunan daerah manfaatnya betul-betul dirasakan luas untuk masyarakat," katanya. Baca juga: Berbagi Tugas, Anies Blusukan ke Pasar dan Ariza ke Pusat Perbelanjaan
"Sistem informasi kinerja yang terintegrasi menjadi salah satu supporting system bagi Pemprov Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peningkatan akuntabilitas kinerja," pungkasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang efesien dan efektif. Dalam mewujudkan hal tersebut, Riza menegaskan diperlukannya kerja sama antar elemen dalam setiap jajarannya untuk berpatisipasi. Baca juga: Ariza Yakin DKI Akan Mudah Terapkan Keinginan Jokowi Soal Sekolah Tatap Muka
"Upaya perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja tidak dapat hanya dilakukan oleh Tim SAKIP DKI Jakarta, akan tetapi butuh peran semua elemen terutama Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, karena penguatan akuntabilitas sebuah upaya kolektif," kata pria yang biasa disapa Ariza ini seperti dilansir dari keterangan tertulis, Jumat (11/06/2021)
Menurutnya, keterbatasan anggaran yang berdampak dari munculnya pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan upaya dalam membangun SAKIP. Adapun nantinya perwujudan SAKIP akan dilakukan melalui kerja sama dengan World Bank dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.
"Kolaborasi dalam rangka penguatan kapasitas Pejabat dan ASN dalam manajemen kinerja organisasi dilakukan melalui kerja sama dengan World Bank dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kerja sama serupa juga akan dilanjutkan untuk Tahun 2021," lanjutnya. Baca juga: Satu RT di Cilangkap Lockdown, Wagub Ariza Sebut Dampak dari Mudik
Ariza memaparkan bahwa penguatan akuntabilitas ini merupakan kerangka untuk melakukan reformasi birokrasi yang dicita-citakan. Hal ini lantaran akuntabilitas merupakan indeks nilai utama menurut RPJMD tahun 2017-2022 untuk menyelesaikan misi ke-3 Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
"Kepala Perangkat Daerah memiliki peran sentral dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi secara akuntabel melalui implementasi manajemen kinerja yang baik dan berorientasi pada hasil. Ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI Jakarta, menjadikan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas sebagai bagian terpenting dalam memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah serta mewujudkan pembangunan daerah, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Jakarta," tegasnya
Semakin mendekatnya AKIP Tahun 2021 membuat Wagub Ariza juga terus berharap dan terus mengingatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menggenjot langkah perbaikan terhadap penguatan akuntabilitas tersebut. Hal ini termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN-RB.
"Tujuan utamanya bukanlah Predikat/Nilai semata tapi mengubah 'sent' menjadi 'delivered', sehingga pembangunan daerah manfaatnya betul-betul dirasakan luas untuk masyarakat," katanya. Baca juga: Berbagi Tugas, Anies Blusukan ke Pasar dan Ariza ke Pusat Perbelanjaan
"Sistem informasi kinerja yang terintegrasi menjadi salah satu supporting system bagi Pemprov Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peningkatan akuntabilitas kinerja," pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
