Dewan Telusuri Praktik Jual Beli Tanda Tangan di Disdik Makassar

MAKASSAR - Isu jual beli tanda tangan di Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar mulai ditelusuri. Melalui Komisi D DPRD Makassar , dewan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Kemungkinan besar kami akan merekomendasikan membentuk pansus untuk menyelidiki kasus di Disdik Makassar ini. Kita tinggal tunggu persetujuan pak ketua (Rudianto Lallo) dan wakil ketua tiga (Nurhaldin) selaku koordinator komisi," tegas Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir.

Dia menerangkan praktik jual beli tanda tangan sudah terjadi selama dua tahun belakangan ini. Kata Wahab, tanda tangan itu digunakan untuk pengurusan kenaikan pangkat di Disdik Makassar. Satu kali tanda tangan dipatok dengan harga Rp2 juta.



"Jadi tanda tangan ini untuk pengurusan kenaikan pangkat, satu kali tanda tangan itu harganya jutaan, dan itu disinyalir sudah terjadi dua tahun ini," kata dia.

Wahab menyayangkan ada praktik jual beli tanda tangan dalam hal pengurusan kenaikan pangkat. Menurut dia, tindakan yang diduga dilakukan oknum pejabat Disdik ini telah mencoreng marwah dunia pendidikan di Kota Makassar.

Meski oknum pejabat Disdik membantah tudingan tersebut, namun Wahab tetap akan menelusuri adanya dugaan praktik jual beli tanda tangan di Disdik Makassar. Apalagi, dia mengaku sudah mendapat alat bukti berupa rekaman percakapan salah satu guru yang diminta membayar untuk pengurusan kenaikan pangkat.



"Oknum yang bersangkutan (terduga) membantah, tapi kita sudah punya rekaman percakapan korban yang disuruh membayar saat mengurus kenaikan pangkat," ujar Wahab.

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Irwan Djaffar secara tegas mengatakan perlu melakukan penyelidikan terhadap isu-isu yang berkembang di Disdik Makassar. Apalagi sekaitan dengan jual beli tanda tangan untuk pengurusan kenaikan pangkat.

"Akhir-akhir ini di Disdik Makassar memang seksi, banyak isu yang berkembang. Makanya semua yang diduga terlibat akan kita panggil," tutur Irwan.