Permohonan Rehabilitasi Narkoba Pejabat Pemkot Disetujui, Granat: Jangan Tebang Pilih
Senin, 17 Mei 2021 - 21:19 WIB
loading...
Empat pejabat Pemkot Makassar ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urinenya positif. Foto: SINDOnews/Muchtamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Makassar meminta kepolisian bekerja ekstra menyelidiki kasus penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan empat oknum pejabat Pemkot Makassar . Utamanya pemasok barang sabu.
Ketua Granat Makassar, Muh Habibi Masdin menilai jika penyelidikan setengah hati, peredaran gelap narkoba bakal kian menjadi-jadi. Dia beranggapan tertangkapnya para pejabat pemkot ini jadi penanda bahwa narkoba sudah masuk ke lini masyarakat elit.
Baca juga:Permohonan Rehabilitasi Narkoba 4 Pejabat Pemkot Makassar Disetujui
"Polisi harus bekerja ekstra untuk menyelidiki bandar tersebut. Narkoba ini kan sudah masuk dalam kalangan elit, apalagi kalangan pemuda bisa saja dirusak karena barang itu. Intinya jangan putus sampai pada empat tersangka pejabat itu saja," jelas Habibi kepada SINDOnews, Senin (17/5).
Soal permohonan rehab yang dikabulkan BNN, kata Habibi itu belum final. Menurutnya keputusan rehabilitasi bisa saja ditentukan oleh hakim di pengadilan, lewat tuntutan jaksa. "Walaupun mendapat hasil asesmen dari BNN tetap putusan hakim yang tertinggi," ujarnya.
Menurutnya, jaksa penuntut umum bakal menuntut dua hal pada terdakwa narkoba atau bahkan dua tuntutan sekaligus, yaitu hukuman kurungan badan dan rehabilitasi. "Kalau misalnya jaksa menuntut rehab dan hukuman badan, tetapi hakim memutus hanya rehab, itu bisa terjadi," tuturnya.
Baca juga: Hasil Tes Urine Positif Narkoba, Empat Pejabat Pemkot Makassar Jadi Tersangka
Menurut Habibi regulasi itu termaktub dalam kita Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Pasal 103 ayat 1. Hakim bisa memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi atau tidak. Kan setiap orang berhak memohon rehabilitasi," ungkapnya.
Meski begitu, dia menilai selama ini persoalan rehabilitasi kerap kali tumpang tindih. Habibi menyebut penanganan masyarakat biasa dengan golongan tertentu biasanya beda. "Saya tekankan bahwa keempat tersangka ini adalah pejabat dia dituntut untuk menjalani rehabilitasi," tuturnya.
"Banyak tersangka yang dia memang memenuhi unsur untuk dilakukan rehab tetapi yah mungkin 'orang biasa' dia dibebankan untuk menjalani hukuman badan dan dianggap sebagai pengedar, jadi prinsip keadilan yang harus disamakan, kan orang sama di mata hukum. Jangan tebang pilih," tegas Habibi menutup.
Baca juga: Keluarga Empat Pejabat Pemkot Tersandung Kasus Sabu Minta Rehabilitasi
Sementara itu, Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar , Kompol Indra Waspada Yuda memastikan akan melanjutkan kasus empat pejabat tersebut hingga ke pengadilan, meski telah mengantongi persetujuan rehabilitasi dari tim asesmen BNN.
Sedangkan penyelidikan terhadap bandar narkoba diakui Indra masih dilakukan pihaknya.
Ketua Granat Makassar, Muh Habibi Masdin menilai jika penyelidikan setengah hati, peredaran gelap narkoba bakal kian menjadi-jadi. Dia beranggapan tertangkapnya para pejabat pemkot ini jadi penanda bahwa narkoba sudah masuk ke lini masyarakat elit.
Baca juga:Permohonan Rehabilitasi Narkoba 4 Pejabat Pemkot Makassar Disetujui
"Polisi harus bekerja ekstra untuk menyelidiki bandar tersebut. Narkoba ini kan sudah masuk dalam kalangan elit, apalagi kalangan pemuda bisa saja dirusak karena barang itu. Intinya jangan putus sampai pada empat tersangka pejabat itu saja," jelas Habibi kepada SINDOnews, Senin (17/5).
Soal permohonan rehab yang dikabulkan BNN, kata Habibi itu belum final. Menurutnya keputusan rehabilitasi bisa saja ditentukan oleh hakim di pengadilan, lewat tuntutan jaksa. "Walaupun mendapat hasil asesmen dari BNN tetap putusan hakim yang tertinggi," ujarnya.
Menurutnya, jaksa penuntut umum bakal menuntut dua hal pada terdakwa narkoba atau bahkan dua tuntutan sekaligus, yaitu hukuman kurungan badan dan rehabilitasi. "Kalau misalnya jaksa menuntut rehab dan hukuman badan, tetapi hakim memutus hanya rehab, itu bisa terjadi," tuturnya.
Baca juga: Hasil Tes Urine Positif Narkoba, Empat Pejabat Pemkot Makassar Jadi Tersangka
Menurut Habibi regulasi itu termaktub dalam kita Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Pasal 103 ayat 1. Hakim bisa memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi atau tidak. Kan setiap orang berhak memohon rehabilitasi," ungkapnya.
Meski begitu, dia menilai selama ini persoalan rehabilitasi kerap kali tumpang tindih. Habibi menyebut penanganan masyarakat biasa dengan golongan tertentu biasanya beda. "Saya tekankan bahwa keempat tersangka ini adalah pejabat dia dituntut untuk menjalani rehabilitasi," tuturnya.
"Banyak tersangka yang dia memang memenuhi unsur untuk dilakukan rehab tetapi yah mungkin 'orang biasa' dia dibebankan untuk menjalani hukuman badan dan dianggap sebagai pengedar, jadi prinsip keadilan yang harus disamakan, kan orang sama di mata hukum. Jangan tebang pilih," tegas Habibi menutup.
Baca juga: Keluarga Empat Pejabat Pemkot Tersandung Kasus Sabu Minta Rehabilitasi
Sementara itu, Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar , Kompol Indra Waspada Yuda memastikan akan melanjutkan kasus empat pejabat tersebut hingga ke pengadilan, meski telah mengantongi persetujuan rehabilitasi dari tim asesmen BNN.
Sedangkan penyelidikan terhadap bandar narkoba diakui Indra masih dilakukan pihaknya.
(luq)
Lihat Juga :
