Permohonan Rehabilitasi Narkoba Pejabat Pemkot Disetujui, Granat: Jangan Tebang Pilih
Senin, 17 Mei 2021 - 21:19 WIB
loading...
Empat pejabat Pemkot Makassar ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urinenya positif. Foto: SINDOnews/Muchtamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Makassar meminta kepolisian bekerja ekstra menyelidiki kasus penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan empat oknum pejabat Pemkot Makassar . Utamanya pemasok barang sabu.
Ketua Granat Makassar, Muh Habibi Masdin menilai jika penyelidikan setengah hati, peredaran gelap narkoba bakal kian menjadi-jadi. Dia beranggapan tertangkapnya para pejabat pemkot ini jadi penanda bahwa narkoba sudah masuk ke lini masyarakat elit.
Baca juga:Permohonan Rehabilitasi Narkoba 4 Pejabat Pemkot Makassar Disetujui
"Polisi harus bekerja ekstra untuk menyelidiki bandar tersebut. Narkoba ini kan sudah masuk dalam kalangan elit, apalagi kalangan pemuda bisa saja dirusak karena barang itu. Intinya jangan putus sampai pada empat tersangka pejabat itu saja," jelas Habibi kepada SINDOnews, Senin (17/5).
Soal permohonan rehab yang dikabulkan BNN, kata Habibi itu belum final. Menurutnya keputusan rehabilitasi bisa saja ditentukan oleh hakim di pengadilan, lewat tuntutan jaksa. "Walaupun mendapat hasil asesmen dari BNN tetap putusan hakim yang tertinggi," ujarnya.
Ketua Granat Makassar, Muh Habibi Masdin menilai jika penyelidikan setengah hati, peredaran gelap narkoba bakal kian menjadi-jadi. Dia beranggapan tertangkapnya para pejabat pemkot ini jadi penanda bahwa narkoba sudah masuk ke lini masyarakat elit.
Baca juga:Permohonan Rehabilitasi Narkoba 4 Pejabat Pemkot Makassar Disetujui
"Polisi harus bekerja ekstra untuk menyelidiki bandar tersebut. Narkoba ini kan sudah masuk dalam kalangan elit, apalagi kalangan pemuda bisa saja dirusak karena barang itu. Intinya jangan putus sampai pada empat tersangka pejabat itu saja," jelas Habibi kepada SINDOnews, Senin (17/5).
Soal permohonan rehab yang dikabulkan BNN, kata Habibi itu belum final. Menurutnya keputusan rehabilitasi bisa saja ditentukan oleh hakim di pengadilan, lewat tuntutan jaksa. "Walaupun mendapat hasil asesmen dari BNN tetap putusan hakim yang tertinggi," ujarnya.
Lihat Juga :
