Halau Pemudik, Jabar dan Provinsi Tetangga Sepakat Dukung Larangan Mudik Lebaran
Jum'at, 16 April 2021 - 16:09 WIB
loading...
Pemprov Jabar dan pemprov tetangga sepakat mendukung kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Provinsi Jawa Barat dan provinsi tetangga sepakat mendukung kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 guna menekan potensi penularan COVID-19.
Baca juga: Ngenes Tenan! Mudik Dilarang, Maskapai Minta Keringanan Biaya Parkir Pesawat
Kesepakatan tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi lintas provinsi untuk membahas kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti larangan mudik yang diinisiasi Pemprov Jabar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar.
Baca juga: Mudik Dilarang, Kadin: Tetep Aja pada Kucing-kucingan di Jalan!
Rapat yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Sekda Jawa Timur, Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekda DKI Jakarta, Sekda Jawa Tengah, Sekda Banten, dan perangkat daerah lain yang terlibat.
Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dalam rapat tersebut, semua daerah berkomitmen dan sudah menandatangani draft kesepakatan untuk sama-sama menangani mobilitas di tengah larangan mudik Lebaran 2021 .
"Kami di Jabar memfasilitasi melalui video conference untuk berkomitmen dengan menandatangani draft kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara virtual juga dalam menangani mobilisasi masa saat mudik serta kesepakatan mengenai perizinan yang melintas antar provinsi," papar Setiawan di Bandung, Jumat (16/4/2021).
Kepala Satpol PP Jabar, Ade Afriandi menuturkan, komitmen dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi.
"Dua agenda yang dibahas, yaitu menindaklanjuti perbincangan antara Sekda dan menyikapi kebijakan mengenai pelarangan mudik," terangnya.
"Ada easy equal yang harus kita tindak lanjuti di lapangan di lintas provinsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi," lanjut Ade.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari memaparkan teknis dan koordinasi di lapangan. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi semua pihak diperlukan supaya proses penyekatan di beberapa titik berjalan optimal.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memunculkan kesepahaman antar daerah untuk menindaklanjuti peraturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat.
"Tujuannya agar bisa bersinergi dan memberikan kesepahaman dalam pelaksanaannya," katanya.
Baca juga: Ngenes Tenan! Mudik Dilarang, Maskapai Minta Keringanan Biaya Parkir Pesawat
Kesepakatan tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi lintas provinsi untuk membahas kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti larangan mudik yang diinisiasi Pemprov Jabar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar.
Baca juga: Mudik Dilarang, Kadin: Tetep Aja pada Kucing-kucingan di Jalan!
Rapat yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Sekda Jawa Timur, Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekda DKI Jakarta, Sekda Jawa Tengah, Sekda Banten, dan perangkat daerah lain yang terlibat.
Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dalam rapat tersebut, semua daerah berkomitmen dan sudah menandatangani draft kesepakatan untuk sama-sama menangani mobilitas di tengah larangan mudik Lebaran 2021 .
"Kami di Jabar memfasilitasi melalui video conference untuk berkomitmen dengan menandatangani draft kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara virtual juga dalam menangani mobilisasi masa saat mudik serta kesepakatan mengenai perizinan yang melintas antar provinsi," papar Setiawan di Bandung, Jumat (16/4/2021).
Kepala Satpol PP Jabar, Ade Afriandi menuturkan, komitmen dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi.
"Dua agenda yang dibahas, yaitu menindaklanjuti perbincangan antara Sekda dan menyikapi kebijakan mengenai pelarangan mudik," terangnya.
"Ada easy equal yang harus kita tindak lanjuti di lapangan di lintas provinsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi," lanjut Ade.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari memaparkan teknis dan koordinasi di lapangan. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi semua pihak diperlukan supaya proses penyekatan di beberapa titik berjalan optimal.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memunculkan kesepahaman antar daerah untuk menindaklanjuti peraturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat.
"Tujuannya agar bisa bersinergi dan memberikan kesepahaman dalam pelaksanaannya," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
