Aliansi Pemuda Merah Putih Papua Minta Penyimpangan Dana Otsus Diusut

JAYAPURA - Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua menggelar aksi unjuk rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)memeriksa pengunaan dana Otonomi Khusus (Otsus ) Papua oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Baca juga: Ondofolo : Tak Semua OAP Tolak DOB dan Otsus Papua

Desakan itu terkait anggaran rapat dengar pendapat (RDP) yang dipergunakan, termasuk hasil RDP yang dilakukan di tiga wilayah adat. Hal lantaran banyak indikasi penyimpangan.

Baca juga: Pakai Baju Adat, Pemuda Papua Dukung Otsus Jilid II

"RDP batal dilakukan di beberapa wilayah, sementara anggaran dikeluarkan hingga miliaran rupiah. Anehnya juga ada hasil RDP yang dilaporakan kepada gubernur merupakan hasil rekayasa demi kepentingan pribadi. Kami meminta pemerintah agar segera mengaudit keuangan MRP," kata Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay di Taman Imbi, Kota Jayapura, Rabu (17/3/2021).

Dia menambahkan, MRP tidak seharusnya bermain politik praktis. Tetapi seharusnya melindungi Hak Orang Papua untuk mendapatkan Otsus.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut juga menyuarakan agar Otsus Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua menjadi perhatian pemerintah pusat. "Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah," ujarnya.

Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

"Banyak dinamika yang terjadi di Papua. Oleh karena itu kami sebagai Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat," tandasnya.

Ali Kabiay menegaskan, ada sepuluh poin pernyataan yang akan diteruskan ke DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Sepuluh poin yang dimaksud antara lain, mendukung keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, meningkatkan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil RDP yang dilakukan di tiga wilayah adat.

"Kami meminta teroris harus di cap bagi OPM, karena ada penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan. Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap," tegasnya.

Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Merah Putih Papua tersebut dikoordinatori oleh Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay; Wakil Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Saniel Ovide, dan Ketua Bidang Humas DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Absalom Yerisetouw .