KPK-Pemprov Sulsel Jalin Komitmen Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Selasa, 16 Maret 2021 - 17:11 WIB
loading...
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani saat melakukan penandatanganan MoU Rencana Aksi Anti Korupsi bersama KPK di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (16/3/2021). Foto: Istimew
A
A
A
MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi.
Agenda itu diperkuat dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK bersama Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman terkait rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi lingkup Pemprov Sulsel di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (16/3/2021).
Wakil Ketua KPK , Lili Pintauli Siregar berkomitmen akan melakukan pendampingan. Langkah-langkah pencegahan korupsi di Pemprov Sulsel harus dipastikan berjalan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel Minta Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
"Kita datang ini kegiatan rutin KPK melakukan koordinasi dan supervisi memastikan apakah pemerintah daerah sudah menjalankan apa-apa yang sudah direkomendasikan. Kalau misalnya ada macet, kenapa macet," papar Lili.
Dalam penandatanganan komitmen rencana aksi antikorupsi tersebut ada empat hal yang disepakati. Di antaranya, pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang independen dan bebas suap, perbaikan manajemen SDM (Promosi, Mutasi dan Rotasi), implementasi benturan kepentingan, penguatan APIP untuk pengawasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sesuai data KPK Tahun 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel, yang tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebesar 70,64%, turun dari tahun sebelumnya dengan capaian 90%. Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel menempati peringkat 19 dari 25 Pemda di Sulsel.
Lili juga mengingatkan, agar pejabat Pemprov Sulsel segera menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKP). Pasalnya LHKP yang disetor jajaran pejabat masih minim.
"Catatan kita LHKPN ini masih sedikit. Hanya 25 orang, dan paling banyak yang belum melapor adalah kepala dinas. Tadi saya ingatkan pak Wagub, 'tolong dipastikan ya kepala dinasnya'. Ini sudah mau akhir Maret," pinta Lili.
Baca Juga: Sudirman Sulaiman Pertegas Komitmen Rampungkan Masjid 99 Kubah
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi koordinasi dan supervisi dari KPK. Dia berharap, pendampingan dari lembaga antirasuah itu mengukuhkan komitmen Pemprov Sulsel atas pencegahan korupsi.
"Kita akan lakukan pembenahan pelan-pelan ya. Paling tidak kita butuh sinergitas untuk memperbaiki lebih jauh," ucapnya.
Dalam kesempatannya, Plt Gubernur Sulsel juga mengajak KPK berkeliling melihat sejumlah ruangan di kantor Gubernur Sulsel. Salah satunya ruang kolaborasi pencegahan korupsi.
"Ini tadi kita sudah perlihatkan ruangannya ada disini. Sedianya nanti transit dan butuh ruangan cepat, kemudian nanti rapat-rapat dengan OPD terkait masalah MCP misalnya, yang mana sektor-sektor harus diperbaiki dan sebagainya," jelas Andi Sudirman.
Agenda itu diperkuat dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK bersama Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman terkait rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi lingkup Pemprov Sulsel di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (16/3/2021).
Wakil Ketua KPK , Lili Pintauli Siregar berkomitmen akan melakukan pendampingan. Langkah-langkah pencegahan korupsi di Pemprov Sulsel harus dipastikan berjalan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel Minta Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
"Kita datang ini kegiatan rutin KPK melakukan koordinasi dan supervisi memastikan apakah pemerintah daerah sudah menjalankan apa-apa yang sudah direkomendasikan. Kalau misalnya ada macet, kenapa macet," papar Lili.
Dalam penandatanganan komitmen rencana aksi antikorupsi tersebut ada empat hal yang disepakati. Di antaranya, pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang independen dan bebas suap, perbaikan manajemen SDM (Promosi, Mutasi dan Rotasi), implementasi benturan kepentingan, penguatan APIP untuk pengawasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sesuai data KPK Tahun 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel, yang tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebesar 70,64%, turun dari tahun sebelumnya dengan capaian 90%. Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel menempati peringkat 19 dari 25 Pemda di Sulsel.
Lili juga mengingatkan, agar pejabat Pemprov Sulsel segera menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKP). Pasalnya LHKP yang disetor jajaran pejabat masih minim.
"Catatan kita LHKPN ini masih sedikit. Hanya 25 orang, dan paling banyak yang belum melapor adalah kepala dinas. Tadi saya ingatkan pak Wagub, 'tolong dipastikan ya kepala dinasnya'. Ini sudah mau akhir Maret," pinta Lili.
Baca Juga: Sudirman Sulaiman Pertegas Komitmen Rampungkan Masjid 99 Kubah
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi koordinasi dan supervisi dari KPK. Dia berharap, pendampingan dari lembaga antirasuah itu mengukuhkan komitmen Pemprov Sulsel atas pencegahan korupsi.
"Kita akan lakukan pembenahan pelan-pelan ya. Paling tidak kita butuh sinergitas untuk memperbaiki lebih jauh," ucapnya.
Dalam kesempatannya, Plt Gubernur Sulsel juga mengajak KPK berkeliling melihat sejumlah ruangan di kantor Gubernur Sulsel. Salah satunya ruang kolaborasi pencegahan korupsi.
"Ini tadi kita sudah perlihatkan ruangannya ada disini. Sedianya nanti transit dan butuh ruangan cepat, kemudian nanti rapat-rapat dengan OPD terkait masalah MCP misalnya, yang mana sektor-sektor harus diperbaiki dan sebagainya," jelas Andi Sudirman.
(agn)
Lihat Juga :
