Antisipasi Manuver Kubu KLB, Demokrat Sragen Datangi Kantor KPU

Selasa, 16 Maret 2021 - 06:45 WIB
loading...
Antisipasi Manuver Kubu...
Pengurus DPC Partai Demokrat Sragen mendatangi kantor KPU Sragen untuk menyatakan legalitas partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/iNews TV/Joko Piroso
A A A
SRAGEN - Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mendatangi kantor KPU Sragen untuk menyatakan legalitas partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Demokrat Kubu AHY Nilai Tak Ada Peluang Pemerintah Sahkan Kubu Moeldoko

Puluhan pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sragen mendatangi Kantor KPU Sragen, Senin (15/3/20201) lengkap dengan seragam biru dan atribut partai berlambang bintang mercy. Mereka dikomando oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sragen Budiono Rahmadi. Aksi mereka dimulai dari Kantor DPC Partai Demokrat.

Baca juga: Resmi! Demokrat Kubu Moeldoko Daftarkan Hasil KLB Sibolangit ke Kemenkumham

Aksi ini juga diikuti anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sragen, di antaranya Mualim Sugiono, Harmono, Inggus Subaryanto, Herdiana dan Asita. Mereka juga melakukan orasi yang menegaskan legalitas Partai Demokrat Pimpinan AHY.

Ketua DPC Partai Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi menerangkan, tujuan mereka datang ke KPU adalah Partai demokrat dirongrong oleh para mantan kader yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumut dengan menempatkan Moeldoko sebagai ketuanya.

Gejolak atas berlangsungnya KLB itu memantik reaksi diberbagai daerah, salah satunya di Sragen. "Seluruh kader Partai Demokrat Solid dan tidak ada satupun yang datang ke KLB abal-abal," serunya.

Budiono Rahmadi mengaku telah memastikan tidak ada kadernya yang ikut karena pada saat bersamaan digelar acara konsolidasi ditingkat DPC dan DPD. "Ini bagian dari ikhtiar kita. Kami tetap solid di Sragen," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi kedatangan pengurus Partai Demokrat Sragen, Ketua KPU Sragen, Minarso menyatakan, Sistem Informasi Partai Politik (SIPPOL) menjadi rujukannya.KPU merujuk pada hasil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang terakhir. "Partai politik yang diakui adalah parpol yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM," terangnya.
(shf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perkuat Akar Rumput,...
Perkuat Akar Rumput, BMI Demokrat Gelar Muscab dan Pelantikan Serentak se-Tegal Raya
Ibas Dorong Generasi...
Ibas Dorong Generasi Muda Pacitan Jadi Lokomotif Pembangunan
Majelis Adat Kerajaan...
Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dukung Pembangunan Nasional
Sekjen Demokrat: Selamat...
Sekjen Demokrat: Selamat Mari-Yo, Ini Kemenangan Rakyat Papua
AHY Sebut Tudingan Partai...
AHY Sebut Tudingan Partai Demokrat di Balik Kisruh Ijazah Palsu Jokowi Fitnah
3 Polwan Ini Ditunjuk...
3 Polwan Ini Ditunjuk Jadi Kapolres, Ada yang Bertugas di Sragen
Demokrat Ajak Semua...
Demokrat Ajak Semua Elemen Bangsa Jaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Rekomendasi
OJK Rilis Daftar Direksi...
OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih
Kejagung Ungkap Peran...
Kejagung Ungkap Peran Glory Harimas Sihombing di Kasus Korupsi MBG: Jual Titik SPPG
Muktamar NU Harus Jadi...
Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
Berita Terkini
LAZ Abulyatama Indonesia...
LAZ Abulyatama Indonesia Resmikan Cabang LPP Jawa Barat
Pengadilan Eksekusi...
Pengadilan Eksekusi Kawasan Hotel Sultan, Aset Dipindahkan ke Gudang di Cikarang
Polda Metro Gandeng...
Polda Metro Gandeng Kemenhaj Cari Solusi bagi Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Infografis
Komisioner KPU Dianggap...
Komisioner KPU Dianggap Boros Anggaran karena Tinggal di Apartemen
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved