Berjoget Bersama Penyanyi Dangdut Seksi, Wali Kota Blitar Terancam Sanksi Pencopotan

BLITAR - Aktivis anti korupsi Blitar Raya mengingatkan Wali Kota Blitar, Santoso yang diduga melanggar protokol kesehatan (prokes) saat menggelar pesta, dengan sanksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).



Sesuai Instruksi Mendagri No. 6/2020, kepala daerah yang terbukti melanggar prokes , bisa terancam pencopotan jabatan. "Kasus ini harus diusut. Penegak hukum harus obyektif," tegas Moh Trijanto, aktivis anti korupsi Blitar Raya yang sekaligus jaringan ICW di Jawa Timur, kepada SINDOnews.com, Minggu (7/3/2021).



Wali Kota Blitar, Santoso belum lama ini menggelar pesta tasyakuran kemenangan pilkada 2020. Acara yang terekam video berdurasi 4 menit 28 detik itu beredar di media sosial. Dalam rekaman Santoso terlihat tidak menerapkan prokes secara ketat. Ia menyanyi, berjoget, melakukan aksi nyawer, dan tidak mengenakan masker. Begitu juga puluhan orang yang terlibat pesta, termasuk biduan wanita berpenampilan seksi.



Selain tidak memakai masker , sebagian besar juga tidak mengindahkan jarak. Puluhan orang berjoget dalam kerumunan. Sementara salah satu klausul Instruksi Mendagri No. 6/2020 memerintahkan kepala daerah, yakni mulai gubernur hingga bupati dan wali kota, menjadi teladan penegakkan prokes.

Klausul lain juga menyebut, bagi kepala daerah yang terbukti melanggar prokes , bisa dijatuhi sanksi pencopotan jabatan. "Polisi harus mengambil langkah hukum, tanpa harus menunggu dulu laporan dari masyarakat," kata Trijanto mendesak aparat hukum segera bertindak.

Menurut Trijanto, aturan prokes sudah semestinya berlaku sama. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat yang diketahui melanggar, yakni terutama para pedagang malam yang terpaksa nekat melanggar karena desakan ekonomi. Kemudian warga yang tertangkap tangan tidak memakai masker.