DPR Pertanyakan Progres Renovasi Rumah Sakit COVID-19 yang Dilakukan Kemenhan

loading...
DPR Pertanyakan Progres Renovasi Rumah Sakit COVID-19 yang Dilakukan Kemenhan
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
BANDUNG - DPR RI mempertanyakan progres refocusing rumah sakit yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membantu pandemi COVID-19 . Mereka menilai, renovasi 110 rumah sakit belum menujukkan progres signifikan.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem Muhammad Farhan menilai, progres renovasi rumah sakit COVID-19 dinilai kurang transparan terhadap komisi 1. Karena secara lembaga komisi ini berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.

"Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di komisi 1 belum mendapatkan rincian program refocusing dari Kemenhan tersebut," ujar Farhan dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Rabu (3/3/2021).

Farhan menuturkan, hasil dari observasi ke lapangan, belum menunjukan progres pengerjaan renovasi. Farhan memastikan Komisi 1 mengawal penggunaan dana tersebut.

"Maka wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocussing anggaran Kememhan untuk COVID-19," katanya.



Pihaknya, akan menyoroti program hasil refocussing anggaran Kemenhan untuk COVID-19 agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi.

Dia mengaku, hingga saat ini belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan Cimahi.

Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.

"Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir," katanya.

Pihaknya meminta Kemenhan transparan dengan pengelolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik.



"Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing - masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandmeik COVID-19 di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain soal renovasi, Farhan juga meminta Kemenhan terbuka terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi.

"Skema vaksinasi berbeda dengan skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain melaporkan penggunaan refocusing anggaran, Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi COVID-19, karena ini kerja besar bangsa Indonesia," tambahnya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top