Lebaran Sebentar Lagi, Buruh Jateng Minta THR Tak Dicicil
Minggu, 17 Mei 2020 - 14:05 WIB
loading...
Buruh di Jawa Tengah meminta THR segera dibayarkan secara utuh. FOTO Ilustrasi: IST
A
A
A
SEMARANG - Ribuan buruh di Jawa Tengah meminta Tunjangan Hari Raya (THR) segera dibayarkan secara utuh. Mereka pun menyesalkan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menyebut pembayaran THR bisa dicicil.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng, Gideon Suhartoyo, mengatakan, Kemenakertrans juga memperbolehkan penundaan pembayaran THR dari pengusaha ke pekerja. Sementara Kementerian Keuangan memastikan pemberian THR bagi ASN, TNI, dan Polri cair paling lambat Jumat 15 Mei 2020.
"Kami menyayangkan langkah Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) Ida Fauziah yang memperbolehkan perusahaan menunda pencairan THR keagamaan bagi karyawannya di tengah pandemi Covid-19," kata Gideon, Minggu (17/5/2020).
"Keputusan tersebut menunjukkan lemahnya pemerintah dalam hal ini Menakertrans dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Menaker adalah sebagai representasi negara yang ditugasi untuk melindungi hak-hak pekerja," tegasnya.
Menurutnya, surat edaran Menakertrans itu tidak memberikan perlindungan dan memberikan kepastian dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja. Padahal di tengah pandemi Covid-19, pekerja/buruh sebagai pihak yang tidak menguasai sumber daya ekonomi sehingga menjadi kelompok terdampak dan perlu mendapatkan prioritas.
"Melalui SE Menakertrans menurut kami merupakan upaya cuci tangan yang dikemas dengan alasan pembenar yaitu bencana kemanusiaan nasional atau kedaruratan pandemi Covid-19, di tengah situasi kedaruratan ini," terangnya. (Baca juga : Buruh Pabrik Tekstil di Pekalongan Tuntut THR Dibayar Penuh)
Dia menambahkan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
"SE Menakertrans yang multitafsir membuat nasib pekerja/buruh berbeda jauh dengan yang dialami bagi para abdi negara (ASN). Meskipun pemerintah tetap meminta perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya, namun kenyataannya tidak semulus itu. Perusahaan diperbolehkan membayar THR secara dicicil bahkan menundanya," ungkapnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19. Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada para pekerjanya secara tepat waktu diberikan dua opsi.
Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tak mampu membayar penuh. Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperbolehkan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
"Memang dalam surat edaran tersebut perusahaan perlu melakukan dialog dengan pekerjanya (bipartit) terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan tersebut. Kami menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen," imbuh Sekretaris KSPSI Syariful Imaduddin.
Dia meminta THR tetap harus dibayar 100 persen bagi pekerja/buruh yang masuk bekerja. Termasuk bagi buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena Covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran.
"Meski demikian, kami bisa memahami beberapa industri juga terpukul akibat pandemi Covid-19, maka kami mengecualikan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil dan menengah, seperti hotel melati, restoran non-waralaba internasional, UMKM, ritel berskala menengah ke bawah, dan sebagainya," pungkas dia.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng, Gideon Suhartoyo, mengatakan, Kemenakertrans juga memperbolehkan penundaan pembayaran THR dari pengusaha ke pekerja. Sementara Kementerian Keuangan memastikan pemberian THR bagi ASN, TNI, dan Polri cair paling lambat Jumat 15 Mei 2020.
"Kami menyayangkan langkah Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) Ida Fauziah yang memperbolehkan perusahaan menunda pencairan THR keagamaan bagi karyawannya di tengah pandemi Covid-19," kata Gideon, Minggu (17/5/2020).
"Keputusan tersebut menunjukkan lemahnya pemerintah dalam hal ini Menakertrans dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Menaker adalah sebagai representasi negara yang ditugasi untuk melindungi hak-hak pekerja," tegasnya.
Menurutnya, surat edaran Menakertrans itu tidak memberikan perlindungan dan memberikan kepastian dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja. Padahal di tengah pandemi Covid-19, pekerja/buruh sebagai pihak yang tidak menguasai sumber daya ekonomi sehingga menjadi kelompok terdampak dan perlu mendapatkan prioritas.
"Melalui SE Menakertrans menurut kami merupakan upaya cuci tangan yang dikemas dengan alasan pembenar yaitu bencana kemanusiaan nasional atau kedaruratan pandemi Covid-19, di tengah situasi kedaruratan ini," terangnya. (Baca juga : Buruh Pabrik Tekstil di Pekalongan Tuntut THR Dibayar Penuh)
Dia menambahkan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
"SE Menakertrans yang multitafsir membuat nasib pekerja/buruh berbeda jauh dengan yang dialami bagi para abdi negara (ASN). Meskipun pemerintah tetap meminta perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya, namun kenyataannya tidak semulus itu. Perusahaan diperbolehkan membayar THR secara dicicil bahkan menundanya," ungkapnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19. Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada para pekerjanya secara tepat waktu diberikan dua opsi.
Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tak mampu membayar penuh. Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperbolehkan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
"Memang dalam surat edaran tersebut perusahaan perlu melakukan dialog dengan pekerjanya (bipartit) terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan tersebut. Kami menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen," imbuh Sekretaris KSPSI Syariful Imaduddin.
Dia meminta THR tetap harus dibayar 100 persen bagi pekerja/buruh yang masuk bekerja. Termasuk bagi buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena Covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran.
"Meski demikian, kami bisa memahami beberapa industri juga terpukul akibat pandemi Covid-19, maka kami mengecualikan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil dan menengah, seperti hotel melati, restoran non-waralaba internasional, UMKM, ritel berskala menengah ke bawah, dan sebagainya," pungkas dia.
(nun)
Lihat Juga :
