Lockdown Akhir Pekan, Epidemilog: Tidak Ada Pilihan

Jum'at, 05 Februari 2021 - 13:37 WIB
loading...
Lockdown Akhir Pekan,...
Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19. Pasalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun kini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai masih kurang maksimal menekan angka kasus Covid-19.

Saat ini total Covid-19 di DKI Jakarta tembus di angka 283.893 kasus. Dimana kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta yang dirawat saat ini sebanyak 4.858 orang. Lalu, apakah kebijakan lockdown akhir pekan dinilai efektif untuk menggantikan PPKM?

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono menegaskan, sudah seharusnya dalam kondisi wabah kebijakan social distancing atau lockdown menjadi pilihan. Baca juga: Jakarta Lockdown Akhir Pekan? Ini Jawaban Lugas Wagub DKI Riza Patria

“Pada kondisi wabah sebanarnya kebijakan social distancing sedang atau berat harus dilakukan, kemudian atau lockdown, jadi tidak ada pilihan,” tegas Miko dalam keterangannya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (5/2/2021).

Namun, Tri menegaskan, jika diberlakukan lockdown akhir pekan tidak menghapuskan kebijakan PSBB atau yang sekarang PPKM yang telah diberlakukan sebelumnya.

“PSBB juga harus ditegakkan. Lockdown akhir pekan saja atau dua hari saja tidak ada artinya. Apalagi virus ini (Covid-19) punya masa inkubasi 7-14 hari,” ungkapnya.

Tri melihat PPKM yang menggantikan PSBB ini masih belum efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Baca juga: Minta Penanganan Covid-19 Diperkuat, IDI:Mau Lockdown atau Apa Terserah Pemerintah

“Jika dilakukan PPKM yang menggantikan PSBB itu sebenarnya hanya semacam social distancing juga tapi bukan lockdown, dan lebih ke arah ringan. Jadi buat saya dalam kondisi wabah, harus PSBB sedang atau berat begitu untuk menekan kasus Covid-19,” katanya.

Selain itu, Tri mengatakan jika kadar PSBB atau PPKM menurun, artinya tidak ada pengetatan maka kasus Covid-19 akan terus bertambah. Baca juga: Usulan Lockdown Weekend, Epidemiolog: Virus Corona Tidak Ikut Libur

“Jika, kadar PSBB kita menurun padahal kita masih wabah. Dan itu kesalahan lagi begitu, artinya pelonggaran sosial dilakukan dan bertambahlah kasus Covid-19 di negara kita,” tegasnya.

(mhd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
SPMB Jakarta 2026, Pengajuan...
SPMB Jakarta 2026, Pengajuan Akun dan Verifikasi KK Jenjang SMA dan SMK Telah Dibuka
KJP Juni 2026 Belum...
KJP Juni 2026 Belum Cair? Simak Prediksi Tanggal Pencairan dan Cara Mengurusnya
Warga Jakarta Bisa Nikmati...
Warga Jakarta Bisa Nikmati Pembebasan PBB-P2 100%, Ini Kriterianya
Rekomendasi
Putin Klaim Tak Melihat...
Putin Klaim Tak Melihat Adanya Provokasi dari Iran
Darunnajah Gelar 4th...
Darunnajah Gelar 4th ICOP Bersama Menteri ATR/BPN, Siap Optimalisasi Wakaf Nasional
Perilaku Manusia Modern...
Perilaku Manusia Modern dan Tanda Dekatnya Fitnah Dajjal
Berita Terkini
Klive Beach Club Gandeng...
Klive Beach Club Gandeng Happiness Foundation Gelar CSR Kebahagiaan
Catat Ekspansi Signifikan,...
Catat Ekspansi Signifikan, Dyputu Studio Bekasi Jadi Subjek Penelitian Akademis
Hari Lingkungan Hidup...
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur DKI Apresiasi Astra Pelopori Naik Transum
Stafsus Menag Sayangkan...
Stafsus Menag Sayangkan Pembubaran Kemah Pemuda Ahmadiyah di Karanganyar
Rooting for Future,...
Rooting for Future, PAMA Bersama UGM dan OIKN Penanaman Pohon Bersama
Kasus Penyelundupan...
Kasus Penyelundupan 796 Kg Sisik Trenggiling, WN Vietnam Diserahkan ke Kejari Cilegon
Infografis
10 Bendera Negara Paling...
10 Bendera Negara Paling Unik di Dunia, Ada yang Bergambar Naga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved