Dewan Bakal Bentuk Tim Khusus Evaluasi Kinerja Honorer
Selasa, 02 Februari 2021 - 07:38 WIB
loading...
DPRD Kota Makassar memutuskan akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kinerja tenaga honorer. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar memutuskan akan membentuk tim khususuntuk mengevaluasi kinerja tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar . Keputusan tersebut diambil setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Azwar mengatakan pembentukan tim khusus tersebut dinilai penting karena adanya kecurigaan tenaga honorer fiktif yang tidak produktif yang menyebabkan kebocoran anggaran.
"Jadi keputusannya ada tim yang akan kita bentuk mereviu kembali semua tenaga honorer yang ada," ucapnya.
Legislator PKS ini mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk tenaga honorer cukup besar. Dari 8.449 tenaga honorer , anggaran yang harus digelontorkan Pemkot Makassar untuk membiayai gaji mereka dapat mencapai Rp12 milliar. Sehingga rasionalisasi harus segera dilakukan guna menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif.
"Ini sebenarnya bagus, kita justru support karena cukup membantu kerja-kerja pemerintahan. Tapi jangan sampai juga ada kebocoran yang terjadi terhadap jumlah itu, ada yang permainkan jumlahnya, seperti yang pernah didapatkan oleh inspektorat dulu," lanjutnya.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Azwar mengatakan pembentukan tim khusus tersebut dinilai penting karena adanya kecurigaan tenaga honorer fiktif yang tidak produktif yang menyebabkan kebocoran anggaran.
"Jadi keputusannya ada tim yang akan kita bentuk mereviu kembali semua tenaga honorer yang ada," ucapnya.
Legislator PKS ini mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk tenaga honorer cukup besar. Dari 8.449 tenaga honorer , anggaran yang harus digelontorkan Pemkot Makassar untuk membiayai gaji mereka dapat mencapai Rp12 milliar. Sehingga rasionalisasi harus segera dilakukan guna menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif.
"Ini sebenarnya bagus, kita justru support karena cukup membantu kerja-kerja pemerintahan. Tapi jangan sampai juga ada kebocoran yang terjadi terhadap jumlah itu, ada yang permainkan jumlahnya, seperti yang pernah didapatkan oleh inspektorat dulu," lanjutnya.
Lihat Juga :
