Ali-Yohanis Minta MK Diskualifikasi Petrus-Matret di Pilbup Teluk Bintuni 2020

loading...
Ali-Yohanis Minta MK Diskualifikasi Petrus-Matret di Pilbup Teluk Bintuni 2020
Ali-Yohanis Minta MK Diskualifikasi Petrus-Matret di Pilbup Teluk Bintuni 2020
JAKARTA - Pasangan calon (paslon) bupati-calon wakil bupati Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat nomor urut 1 Ali Ibrahim Bauw-Yohanis Manibuy meminta MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 dalam Pilbup Teluk Bintuni 2020.

Permintaan tersebut disampaikan paslon Ali Ibrahim Bauw-Yohanis Manibuy melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Heru Widodo dalam sidang perdana pemeriksaan pendahuluan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/1/2021). Ali-Yohanis sebagai pemohon prinsipal mengikuti persidangan secara virtual.

Paslon Ali-Yohanis merupakan pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2020. Permohonan ini teregister dengan perkara Nomor: 95/PHP.BUP-XIX/2021. Persidangan perkara ini berlangsung secara fisik dan virtual yang ditangani Panel 3 hakim konstitusi yang dipimpin Arief Hidayat dengan anggota oleh Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra.

Heru Widodo menyatakan, hasil perhitungan suara Bupati-Wakil Bupati Teluk Bintuni 2020 yang ditetapkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni (termohon), paslon Ali Ibrahim Bauw-Yohanis Manibuy (Pemohon) meraih 20.117 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 Petrus Kasihiw-Matret Kokop selaku termohon yang merupakan petahana memperoleh 21.153 suara. Total suara sah yakni 41.270 suara. Dengan data tersebut, maka paslon Ali-Yohanis berada di peringkat dua suara terbanyak.



Hasil tersebut, kata dia, berdasarkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungaan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020.

Heru membeberkan, selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait itu, disebabkan ada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 (pihak terkait) yang merupakan petahana. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan dibatalkannya kepesertaan/ diskualifikasi paslon nomor urut 2 dalam Pemilihan Bupati kabupaten Teluk Bintuni 2020. Selain itu, terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh termohon dalam hal ini KPU yang memenuhi unsur diulangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Karenanya, pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keputusan KPU. Satu, Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020.



"Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungaan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020," tegas Heru di hadapan majelis panel hakim konstitusi.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top