Berbekal Spiritualitas Kuat, Idris Bertekad Wujudkan Depok Bebas Korupsi
Sabtu, 05 Desember 2020 - 22:18 WIB
loading...
Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris. FOTO/IST
A
A
A
DEPOK - Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Depok juga akan menjalani pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Dua pasangan calon akan memperebutkan kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2024.
Dua paslon atau kandidat yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Depok adalah Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
Mohammad Idris sebagai kandidat dengan nomor 2, tercatat memiliki sepak terjang luar biasa di bidang politik. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Depok, sang petahana pernah menjabat Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016 mendampingi Nur Mahmudi Ismail. Di periode selanjutnya, dia kemudian menjabat sebagai Wali Kota Depok 2016-2021. (Baca juga: Begini Alur Pencoblosan Pilkada Kota Depok di Masa Pandemi )
Tak hanya berkarya di bidang politik, Idris juga berprofesi sebagai seorang pendidik. Dia menjadi dosen di Universitas Indonesia, Universitas Islam Nasional Hidayatullah, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, Idris sangat akrab dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Selepas menamatkan Madrasah Ibtidaiyah Jakarta, dia melanjutkan sekolahnya ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Beruntung, dia menjadi salah satu peraih beasiswa studi di Arab Saudi pada 1982.
Menurut Idris, kesempatan itu tak disia-siakannya, hingga kemudian politikus berusia 59 tahun ini giat belajar dan berhasil meraih gelar doktor di Fakultas Syari'ah Jurusan Tsaqofah Islamiyyah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi.
Berkat bekal ilmu keislaman itu, Idris pun getol untuk mencegah tindakan korupsi. "Tindakan korupsi hanya membawa pada mudharat dan kesengsaraan, baik bagi masyarakat maupun negara," kata dia dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/12/2020). (Baca juga: KPU Depok Distribusikan Logistik Pilkada ke Kecamatan, Termasuk Baju Hazmat dan Thermogun )
Idris mengaku jika prinsip tersebut mempengaruhi dirinya ketika membuat kebijakan dan program agar benar-benar efektif mencegah tindakan korupsi di Depok. "Sebagaimana arahan pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami akan berfokus pada program antikorupsi di tindakan pencegahan," ujarnya.
Berupaya membuktikan usahanya tersebut, Idris kerap melakukan berbagai kegiatan pembinaan antikorupsi yang melibatkan KPK dan para akademisi. Kerja kerasnya itu berbuah manis pada 2018. Ya, Depok mendapatkan penghargaan dari KPK karena mendapatkan nilai tertinggi dalam program Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) di lingkup Jawa Barat.
Indikator yang menjadi penilaian dalam program tersebut di antaranya, perencanaan anggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peningkatan Kapabilitas (PK) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi pendapatan, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan manajemen aset.
Prestasi tersebut membuat Idris semakin terlecut untuk terus lebih baik lagi dalam upaya mencegah korupsi. Tak berhenti di sana, semangat pencegahan korupsi juga akan menjadi bahan bakar dalam pemerintahan selanjutnya, apabila dirinya kembali terpilih menjadi Wali Kota Depok periode 2021-2024. (Baca juga: Idris-Imam Komitmen Bangun SDM Depok yang Berbudaya dengan Basis Kebhinekaan )
Idris mengungkapkan, pasangan Idris-Imam bertekad mewujudkan pemerintahan Depok yang bersih dari korupsi. Ini juga sempat disampaikan melalui visi tata kelola pemerintahan yang modern dan partisipatif di Kota Depok.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan pentingnya menguatkan aspek spiritual guna mencegah perilaku korupsi. Sederhananya adalah dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas, sehingga bisa mencegah dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama.
Dua paslon atau kandidat yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Depok adalah Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
Mohammad Idris sebagai kandidat dengan nomor 2, tercatat memiliki sepak terjang luar biasa di bidang politik. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Depok, sang petahana pernah menjabat Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016 mendampingi Nur Mahmudi Ismail. Di periode selanjutnya, dia kemudian menjabat sebagai Wali Kota Depok 2016-2021. (Baca juga: Begini Alur Pencoblosan Pilkada Kota Depok di Masa Pandemi )
Tak hanya berkarya di bidang politik, Idris juga berprofesi sebagai seorang pendidik. Dia menjadi dosen di Universitas Indonesia, Universitas Islam Nasional Hidayatullah, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, Idris sangat akrab dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Selepas menamatkan Madrasah Ibtidaiyah Jakarta, dia melanjutkan sekolahnya ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Beruntung, dia menjadi salah satu peraih beasiswa studi di Arab Saudi pada 1982.
Menurut Idris, kesempatan itu tak disia-siakannya, hingga kemudian politikus berusia 59 tahun ini giat belajar dan berhasil meraih gelar doktor di Fakultas Syari'ah Jurusan Tsaqofah Islamiyyah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi.
Berkat bekal ilmu keislaman itu, Idris pun getol untuk mencegah tindakan korupsi. "Tindakan korupsi hanya membawa pada mudharat dan kesengsaraan, baik bagi masyarakat maupun negara," kata dia dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/12/2020). (Baca juga: KPU Depok Distribusikan Logistik Pilkada ke Kecamatan, Termasuk Baju Hazmat dan Thermogun )
Idris mengaku jika prinsip tersebut mempengaruhi dirinya ketika membuat kebijakan dan program agar benar-benar efektif mencegah tindakan korupsi di Depok. "Sebagaimana arahan pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami akan berfokus pada program antikorupsi di tindakan pencegahan," ujarnya.
Berupaya membuktikan usahanya tersebut, Idris kerap melakukan berbagai kegiatan pembinaan antikorupsi yang melibatkan KPK dan para akademisi. Kerja kerasnya itu berbuah manis pada 2018. Ya, Depok mendapatkan penghargaan dari KPK karena mendapatkan nilai tertinggi dalam program Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) di lingkup Jawa Barat.
Indikator yang menjadi penilaian dalam program tersebut di antaranya, perencanaan anggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peningkatan Kapabilitas (PK) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi pendapatan, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan manajemen aset.
Prestasi tersebut membuat Idris semakin terlecut untuk terus lebih baik lagi dalam upaya mencegah korupsi. Tak berhenti di sana, semangat pencegahan korupsi juga akan menjadi bahan bakar dalam pemerintahan selanjutnya, apabila dirinya kembali terpilih menjadi Wali Kota Depok periode 2021-2024. (Baca juga: Idris-Imam Komitmen Bangun SDM Depok yang Berbudaya dengan Basis Kebhinekaan )
Idris mengungkapkan, pasangan Idris-Imam bertekad mewujudkan pemerintahan Depok yang bersih dari korupsi. Ini juga sempat disampaikan melalui visi tata kelola pemerintahan yang modern dan partisipatif di Kota Depok.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan pentingnya menguatkan aspek spiritual guna mencegah perilaku korupsi. Sederhananya adalah dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas, sehingga bisa mencegah dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama.
(abd)
Lihat Juga :
