Deklarasi Presiden Benny Wenda Politik Cuci Tangan kepada Sponsor

Sabtu, 05 Desember 2020 - 17:35 WIB
loading...
Deklarasi Presiden Benny Wenda Politik Cuci Tangan kepada Sponsor
Pengamat Politik Papua dan Hubungan Internasional, Marinus Yaung.
A A A
JAYAPURA - Pengamat Politik Papua dan hubungan Internasional, Marinus Yaung menganggap deklarasi Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat di Ingris beberapa waktu lalu adalah politik cuci tangan dan sepihak.

Saat dihubungi via selular Jumat (4/12) malam, Marinus yang juga sebagai dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen ini menganggap deklarasi pemerintahan sementara Benny Wenda di Inggris juga sebagai provokasi untuk Papua.

"Deklarasi presiden Benny Wenda ini tidak ada pegaruh apa- apa terhadap politik Papua kedepan. Papua tetap menjadi bagian sah dari Indonesia itu pasti, namun ini hanya akan memprovokasi pendukungnya yang ada di Papua, karena kebanyakan pendukungnya tidak memahami situasi global saat ini atau paham namun tidak utuh. Ini akan menimbulkan persoalan keamanan baru di Papua," tegasnya.

(Baca juga: Deklarasikan Negara Papua Barat, Ini 5 Fakta tentang Benny Wenda )

Dijelaskan, deklarasi politik Benny Wenda hanya sebagai politik cuci tangan atas kegagalan membawa isu Papua ke kancah Internasional. Berbagai lobi dilakukan namun faktanya semua tidak membuahkan hasil. Deklarasi sebagai Presiden Papua Barat adalah ambisi politik ingin disebut sebagai tokoh utama dalam perjuangan Papua merdeka.

"Ini hanya ambisi politik dia untuk menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden, ingin menjadi tokoh utama dalam perjuangan politik Papua, sehingga dia memunculkan deklarasi ini. Bagi saya pernyataan Beny Wenda tidak ada pengaruh sama sekali dan dia sudah tidak ada lagi power untuk mewujudkan digelarnya referendum ditahan Papua. Mengapa demikian. Karena pola perjuangan atau manuver politik yang dilakukan oleh Beny ini sebenarnya dia hanya mengatasnamakan ULMWP sementara ULMWP sendiri tidak mendukung dia sebenarnya. Dia salah jalan," jelasnya.

Ditegaskan, terhitung mulai 1 Desember, masa kepemimpinannya sebagai ketua United Liberation Movement Of West Papua (ULMWP) berakhir, sehingga deklarasi terpaksa dilakukan untuk menutupi kegagalan yang telah dilakukan. Seharusnya dia tidak boleh mengeluarkan pernyataan seperti itu atau deklarasi sepihak. Itu bukan bagian dari ADRT (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) ULMWP.

"Menurut saya, saya sungguh menyayangkan manuver politik yang dilakukan oleh Beny Wenda, kenapa, harusnya dia terbuka dan secara jujur menyampaikan kepada masyarakat Papua bahwa selama tiga tahun kepemimpinan dia internasionalisasi isu Papua itu mengalami kegagalan di global atau di dunia internasional. Ini seperti untuk. Target untuk menjadikan isu Papua masuk dalam sidang tahunan PBB gagal ditahun ini. Dugaan saya, manuver politik yang dilakukan Beny untuk menjaga muka dia kepada para pendukungnya di Papua dan juga elit Papua yang mendukung dia dalam pendanaan," papara Marinus.

Dikatakan, langkah deklarasi yang dilakukan Beny Wenda di Inggris telah mengagetkan masyarakat Papua termasuk mendapat banyak penolakan dari organ perjuangan Papua Merdeka.

(Baca juga: Kronologi Dua Pelajar Cewek di Denpasar Dijual Lewat MiChat )

"ULMWP sendiri tidak mendukung dia karena mereka sendiri kaget. Beberapa orang anggota ULMWP yang saya hubungi kaget dengan ini dan mengatakan keputusan kami (ULMWP, red) tidak seperti itu. Ini juga mengagetkan Vanuatu yang menajdi tempat lahirnya ULMWP, langkah Beny sudah membuat semua orang kecewa. Ini artinya Beny sudah tidak percaya ULMWP dan sebaliknya, termasuj organ perjuangan OPM dan sebagainya,"ucapnya.

Beny Wenda dikatakan sebagai pemimpin yang tidak demokratis dan diktator. Deklarasi yang dilakukan tidak sama sekali berkoordinasi dengan masyarakat Papua. Kepemimpinan Oktavianus Motte sebagai ketua ULMWP sebelumnya lebih baik ketimbang dimasa Beny.

"Saat ULMWP yang dipimpin oleh Oktavianus Mote 2014-2017 itu dianggap cukup berhasil karena ada dukungan pasifik di PBB. Justru ketika dipegang oleh Beny Wenda dengan cara yang menurut saya tidak demokratis bahkan secara diktator menendang keluar organ- organ yang selama ini mendukung ULMWP keluar dari barisan perjuangannya, ini membuat simpati dan perjuangan Beny Wenda ini menurun. Upaya menginternasionalisasi isu Papua tidak ada dukungan. Harusnya kalau dia berhasil itu dia menambah lagi jumlah negara yang mendukung. Ini malah semakin berkurang dan berkurang bahkan,"paparannya lagi.

Ditegaskan, negara Vanuatu sudah tidak lagi mendukung perjuangan Papua Merdeka. Dukungan Vanuatu tidak adalagi sejak Andi Ayami Seba meninggaldunia. Hal ini terjadi lantaran Vanuatu tidak memiliki beban budi lagi selepas meninggalnya Andi Ayami Seba yang dulu mendukung penuh kemerdekaan Vanuatu.

(Baca juga: Update Corona: Positif 569.707 Orang, 470.449 Sembuh dan 17.589 Meninggal )

"Negara vanuatu pun sudah tidak ada lagi tanggung jawab moral terhadap perjuangan Papua. Setelah Andi Ayami Seba meninggal. Semua orang Papua harus tahu itu. Bahwa Vanuatu tidak ada lagi beban moral kepada Beny Wenda dan kelompok perjuangan Papua. Vanuatu hanya berhutang budi kepada Andi Ayami Seba dan keluarganya saja, karena dulu ikut mendukung dan ikut mendanai lahirnya negara Vanuatu pada tahun 1980 -1983 lalu,"jelasnya.

"Apalagi dengan tindakan beny wenda saat ini, dan saya memprediksikan bahwa Vanuatu yang selama ini mendukung ULMWP akan berbalik arah mendukung Indonesia dalam isu pasifik," sambungnya.

Dikatakan, atas persoalan ini juga Beny Wenda mulai mecari dukungan lain dari Vanuatu ke Inggris. Beny Wenda memiliki dukungan dari seorang Ketua Parlemen Inggris bernama Jeroby Corbyn, yang juga dianggap sebagai orang tua angkat Beny Wenda.

"Beny wenda ini sepertinya ingin membangun satu kekuatan politik baru yang memindahkan basis politik dari Vanuatu ke Inggris, tapi apakah Inggris akan mendukung politiknya dia, menurut saya tidak bisa atau tidak mungkin," katanya.

Tidak akan ada dukungan Inggris tersebut menurut Marinus karena sebelumnya telah dicoba melakukan Polng dukungan Papua Merdeka ditahun 2015-2016 lalu, dan syarat yang harus dipenuhi LSM di Inggris oleh Pemerintah dan Parlemen tidak mampu memenuhi syarat dukungan.

"Poling rakyat Inggris terkait dukungan kepada Papua Merdeka dilakukan selama setahun, dengan syarat akan menjadi isu utama di parlemen jika mendapat 100
000 suara, sementara ternyata hanya mampu mendapat 309 suara saja.

"Ini sangat jauh sekali dari syarat yang ditentukan oleh pemerintah dan parlemen Inggris. Maka sejak itu isu referendum Papua bukan menjadi isu utama dan hanya menjadi isu politik para elit di parlemen Inggris yang mungkin ada hubungan emosiaonl atau kedekatan tertentu dengan Beny atau tokoh lain,"katanya.

Dikatakan, status Beny Wenda juga tidak jelas hingga saat ini. Permintaan suaka ke Inggris tidak kunjung mendapat status kewarganegaraan .

"Dia (Beny) keluar masuk negara Eropa hanya atas dukungan Ketua Partai Buruh tadi, karena sampai sekrang status kewarganegaraannya tidak jelas, dan setahu saya pemeintah Inggris belum memberikan itu," ucapnya.

Ini sangat jauh sekali dari syarat yang ditentukan oleh pemerinath dan oarlemen ingris. Maka sejak itu isu referendum Papua bukan menajdi isu utama dan hanya menjadi isu politik para elit di parlemen ingris yang mungkin ada hubungan emosiaonl atau kedekatan tertentu
(msd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2224 seconds (0.1#10.140)