Calon Kepala Daerah Wajib Paham Penanganan Bencana

JAKARTA - Pilkada yang berlangsung pada 9 Desember menjadi harapan generasi muda untuk memilih pemimpin yang bisa memfokuskan pada penanganan bencana. Daerah saat ini sangat memerlukan kehadiran pemimpin yang memahami persoalan terkait penangan bencana alam.

“Bagaimana momentum pilkada tidak hanya dimaknai sebagai hari pencoblosan saja, namun kita selaku anak muda harus menamfaatkan rangkaian prosesnya untuk mengusulkan program maupun kebijakan tangguh bencana kepada calon pemimpin daerah.” ujar Koordinator Lingkungan dan konservasi Warga Muda, Nurul Yuliana dalam keterangannya, Kamis (26/11/2020).

Terlebih tahun ini menjadi tantangan bangsa Indonesia menghadapi COVID-19 yang diharapkan pemerintah bisa mengatasinya.

Nurlaela, salah satu penyintas bencana Palu sekaligus aktivis HAM menyampaikan jangan ada komunikasi yang putus dalam penenganan bencana antara masyarakat dan pemerintah lokal. “Hal ini mengakibatkan penanganan bencana di daerah tidak terselesaikan dengan baik hingga banyak penyintas yang terlantar,” ujarnya. (Baca: Polres Barelang Rebus 4,3 Kg Lebih Sabu Hasil Penangkapan).

Karenanya, Communication Uinspire, Hanif Ibadurrahman mengatakan tata kelola pemerintah yang baik harus dibarengi dengan pengetahuan pemerintah mengenai kebencanaan termasuk potensi bencana di daerah yang bersangkutan.

Manajer pengelolaan pengetahuan program hutan Madani berkelanjutan, Anggelia Putri menambahkan ada 3 hal untuk menciptakan daerah tangguh bencana. Pertama dengan perencanaan dan penganggaran hijau tanpa merusak alam, kedua perlindungan hutan dan gambut, yang terakhir perlindungan bagi masyarakat adat atau lokal.