Janji Ben-Ujang Beri Bantuan Rp2 Juta per KK Bukan Politik Uang

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1 Ben Brahim S. Bahat - H. Ujang Iskandar menawarkan program kerja menarik. Jika mereka memenangi Pilgub Kalteng , masyarakat miskin mendapat bantuan uang tunai Rp2 juta per KK per tahun.

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Nasrullah Nasution mengatakan, hal itu bukan janji politik uang, tapi program kerja. “Politik uang adalah kata yang jelas menyebutkan kalau kamu milih kamu dapat uang. Kalau programnya ada tercantum uang, itu kan memang program kampanye,” kata Nasrullah kepada wartawan di Jakarta, (26/11/2020).

Nasrullah mengatakan, sangat jelas perbedaan antara menjanjikan politik uang dengan program kerja. “Ya beda. Kamu milih ini nanti dapat Rp100.000. Tapi kalau kamu milih ini nanti akan dapat dana untuk kelurahan 1 miliar, kan beda,” jelasnya. (Baca juga: Bawaslu Kembali Temukan 373 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020)

Nasrullah pun menegaskan program kerja bantuan langsung tidak melanggar Pasal 187 A UU No 8/2015 jo. UU No 10/2016 tentang Pilkada jo UU No 6/2020. “Tidak ada pasal yang dilanggar dari program kerja bantuan langsung,” jelasnya.

Nasrullah juga menegaskan tidak ada yang salah dengan program kerja yang menjanjikan bantuan langsung. Misalnya Ben-Ujang dengan program kerja bantuan Rp2 juta/ KK per tahun bagi masyarakat miskin. (Baca juga: Akui Positif COVID-19, Sugianto Imbau Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan)

“Janji janji ya tidak masalah menurut saya. Hampir semua pasangan calon di Pilkada saat ini pasti menjanjikan satu desa Rp1 miliar, satu desa 1 mobil, satu desa sekian. Hampir semuanya saya rasa saat ini menjanjikan itu semua,” tandasnya.