Warga Sika Protes Kades dan Aparat Desa Terdaftar Penerima BST Kemensos
Senin, 11 Mei 2020 - 10:48 WIB
loading...
Warga Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Sikka, NTT memprotes kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Foto iNews TV/Joni N
A
A
A
SIKKA - Warga Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur memprotes kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI. Mereka kecewa karena masih banyak warga lainnya yang layak mendapat BST namun tidak masuk dalam daftar penerima.
Protes dilakukan warga Desa Takaplager dengan mendatangi kantor desa karena nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima BST dari Kemensos RI. (Baca: Ombak Besar Terjang Permukiman Warga di Tanggamus Lampung)
“Protes keras kami layangkan justru karena 13 orang perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) malah terdaftar sebagai penerima bantuan yang dikhususkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19,” kata Ibu Lusia, warga yang mendatangi Kantor Desa Takaplager, Senin (11/5/2020).
Aksi protes sebelumnya juga dilakukannya warga saat Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo berkunjung ke kantor desa tersebut dengan tujuan mencek data penerima BLT, Minggu (11/5/2020). Sang bupati pun marah ketika dia mengetahui kades tersebut menerima bantuan BLT serta sejumlah perangkat desa. Para warga meminta Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo agar data tersebut diubah dan Bupatipun mencoret nama kades dan perangkat desa yang menerima dana BLT.
“Selain kepala desa dan perangkatnya, istri kepala desa juga terdaftar sebagai penerima bantuan. Padahal masih banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan tersebut namun tidak terdaftar,” timpal Lusia.
Sementara Kepala Desa Takaplager Albertus Juang membenarkan, bahwa dirinya dan 12 orang perangkat desa lainnya terdaftar sebagai penerima BTS. Namun menurutnya, data penerima BTS ini didapat langsung dari Kementerian Sosial “Kami pun tak tahu-menahu soal data nama penerima bantuan tersebut,” kilahnya.
Karena itu, kata dia, pihak desa telah berkoordinasi agar dalam proses pencairan BTS tahap 1 bantuan tersebut akan dikembalikan.
Protes dilakukan warga Desa Takaplager dengan mendatangi kantor desa karena nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima BST dari Kemensos RI. (Baca: Ombak Besar Terjang Permukiman Warga di Tanggamus Lampung)
“Protes keras kami layangkan justru karena 13 orang perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) malah terdaftar sebagai penerima bantuan yang dikhususkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19,” kata Ibu Lusia, warga yang mendatangi Kantor Desa Takaplager, Senin (11/5/2020).
Aksi protes sebelumnya juga dilakukannya warga saat Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo berkunjung ke kantor desa tersebut dengan tujuan mencek data penerima BLT, Minggu (11/5/2020). Sang bupati pun marah ketika dia mengetahui kades tersebut menerima bantuan BLT serta sejumlah perangkat desa. Para warga meminta Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo agar data tersebut diubah dan Bupatipun mencoret nama kades dan perangkat desa yang menerima dana BLT.
“Selain kepala desa dan perangkatnya, istri kepala desa juga terdaftar sebagai penerima bantuan. Padahal masih banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan tersebut namun tidak terdaftar,” timpal Lusia.
Sementara Kepala Desa Takaplager Albertus Juang membenarkan, bahwa dirinya dan 12 orang perangkat desa lainnya terdaftar sebagai penerima BTS. Namun menurutnya, data penerima BTS ini didapat langsung dari Kementerian Sosial “Kami pun tak tahu-menahu soal data nama penerima bantuan tersebut,” kilahnya.
Karena itu, kata dia, pihak desa telah berkoordinasi agar dalam proses pencairan BTS tahap 1 bantuan tersebut akan dikembalikan.
(sms)
Lihat Juga :
