Bangun Hunian Baru untuk Korban Bencana Perlu Komitmen Pemerintah

KONAWAE UTARA - Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan pasca-bencana alam di berbagai provins i. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah kesiapan industri hingga sumber daya material konstruksi.

Hal ini disampaikan Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Trisasongko Widianto Dipl. HE dalam sambutannya di Workshop Online dengan tema "Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Baja Ringan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman" yang digelar Senin (9/11/2020) pagi.

Workshop ini bertujuan untuk menyampaikan inovasi dan teknologi serta pentingnya memperhatikan standar keamanan, kesehatan, keselamatan serta keberlanjutan melalui penggunaan bahan atau material yang memenuhi standar mutu yang telah mendapatkan standarisasi sertifikat SNI. (BACA JUGA: Cara Menghitung dan Memasang Rangka Atap Baja Ringan)

Selain itu, acara ini juga digelar untuk menjamin kolaborasi antara industri atau produsen material dalam negeri dengan kementerian PUPR dalam rangka membangun dan mewujudkan pembinaan dan pengelolaan material konstruksi.

“Untuk itu industri konstruksi nasional tidak hanya dituntut sigap dalam kuantitas, namun juga kualitas. Dengan memperhatikan jaminan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Di samping itu industri rantai pasok sumber daya konstruksi nasional juga harus meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri sehingga tidak tergerus dengan keberadaan produk-produk impor,” urainya.

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun juga menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan konstruksi. Data IISA menunjukkan penurunan demand baja global hingga lebih dari 50 persen. Lanjut di tingkat nasional, pandemi memberi dampak penurunan produksi hingga mencapai 50 persen hingga menyebabkan utilisasi berada di kisaran 20 sampai 50 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud menambahkan, saat ini Kementerian PUPR telah menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaan baja ringan ini.

Strategi itu di antaranya adalah dengan mendorong pemberlakukan SNI Wajib terhadap SNI 8399-2017 Rangka Baja Ringan dan mendorong diterbitkannya SNI untuk produk baja ringan lainnya, pengumpulan data produksi riil dan suplai baja ringan konstruksi tiap provinsi. (BACA JUGA: Tatalogam Dukung Pemusnahan Produk Baja Ringan Palsu)

Sekjen Gapensi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua umum Kadin, H.Andi Rukman N. Karumpa, S.E. pun mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pelaku usaha dan pemerintah dalam meningkatkan industri baja ringan nasional.

Menurutnya masih sangat banyak peluang yang harus dikembangkan. Apalagi saat ini inovasi-inovasi pun sudah banyak dilakukan. Dan yang paling penting, upaya meningkatkan permintaan baja ringan nasional ini juga sudah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo tentang bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri serta pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi.