Data Bansos Tak Akurat, Anggota DPR Ini Bentuk Tim Pengawasan
Kamis, 07 Mei 2020 - 22:50 WIB
loading...
Anggota DPR RI Gandung Pardiman akan membentuk tim pengawasan pelaksanaan program pemerntah. FOTO : IST
A
A
A
BANTUL - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Corona atau Covid-19 dari dana desa. Namun, di lapangan masih ditemukan ketidak akuratan data tersebut.
Anggota DPR RI Gandung Pardiman menyebut dalam beberapa hari terakhir ini pihaknya menemukan permasalahan di lapangan terkait tidak tepatnya data DTKS tersebut. Gandung mencontohkan di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kemensos banyak yang tidak akurat.
“Setelah diverifikasi oleh tim dari Desa setempat ternyata hanya 19 persen yang tepat sasaran," jelas Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
Di Pundong, lanjut Gandung, seorang kepala desa bahkan tercatat masuk dalam DTKS tersebut. Ada pula pensiunan atau PNS yang juga masuk daftar penerima BLT.
“Bahkan ada pula warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar penerima BLT. Ini harus diperbaiki,” tegasnya.
Anggota DPR RI Gandung Pardiman menyebut dalam beberapa hari terakhir ini pihaknya menemukan permasalahan di lapangan terkait tidak tepatnya data DTKS tersebut. Gandung mencontohkan di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kemensos banyak yang tidak akurat.
“Setelah diverifikasi oleh tim dari Desa setempat ternyata hanya 19 persen yang tepat sasaran," jelas Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
Di Pundong, lanjut Gandung, seorang kepala desa bahkan tercatat masuk dalam DTKS tersebut. Ada pula pensiunan atau PNS yang juga masuk daftar penerima BLT.
“Bahkan ada pula warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar penerima BLT. Ini harus diperbaiki,” tegasnya.
Lihat Juga :
