Soal Bansos, Pemerintah Diminta Percaya dan Maksimalkan Kades
Kamis, 07 Mei 2020 - 20:36 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro. FOTO : IST
A
A
A
BREBES - Pemerintah diminta memberdayakan kepala desa dan jajarannya dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat berdampak Covid-19. Selama ini karut-marutnya pembagian bansos ini adalah pendataan.
Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro menyebut dirinya banyak menerima keluhan dari warga, kalau proses pendataan warga terdampak Covid-19 tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
“Harusnya pemerintah memercayakan penyaluran Bansos ini kepada Kepala Desa dan jajarannya. Karena dari tangan merekalah ujung tombak distribusi Bansos lebih tepat sasaran,” terang legislator Dapil IX Jateng (Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal) dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020) malam.
Menurut Agung para Kepala Desa lebih paham kondisi dan teritori serta karakter masyarakatnya. “Lebih baik gunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 yang telah terverifikasi jauh lebih akurat," tambahnya.
Menurut Wasekjen DPP Partai Golkar ini secara teori DTKS yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) bisa menjadi jawaban atas kesemrawutan penyaluran bantuan sosial. “Sungguh disayangkan, DTKS tahun 2020 yang sudah terverifikasi justru tidak digunakan sebagai rujukan,” tegasnya.
Mantan Bupati Brebes ini juga meminta Kepala Daerah memaksimalkan tugas, peran, dan fungsi Kepala Desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam menjalankan pendistribusian Bansos. Dengan begitu pembagian berjalan cepat, tepat, akurat, terukur dan menyeluruh.
Menurutnya Kepala Desa mengetahui secara pasti data penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mengalami PHK, penduduk yang pendapatannya rendah, warganya yang bekerja informal atau juga penduduk yang memiliki ketahanan keuangan cukup besar.
“Mereka (Kades) yang paling tahu data yang ada di tangan pusat itu, apakah data lama atau baru. Mereka lebih paham di lapangan," terangnya.
Agung juga meminta semua pihak memberikan kepercayaan penuh kepada Kepala Desa dan jajarannya untuk menyalurkan Bansos kepada warga mereka yang berhak dan terdampak Covid-19 ini.
“Saya meyakini kepala desa dan perangkatnya bisa memilah dan memilih serta menetapkan skala prioritas terkait Bansos ini. Terus terang saya tidak rela karena ada kesalahan data pusat tentang distribusi Bansos mengakibatkan Kades berurusan dengan hukum,” pungkasnya.
Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro menyebut dirinya banyak menerima keluhan dari warga, kalau proses pendataan warga terdampak Covid-19 tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
“Harusnya pemerintah memercayakan penyaluran Bansos ini kepada Kepala Desa dan jajarannya. Karena dari tangan merekalah ujung tombak distribusi Bansos lebih tepat sasaran,” terang legislator Dapil IX Jateng (Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal) dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020) malam.
Menurut Agung para Kepala Desa lebih paham kondisi dan teritori serta karakter masyarakatnya. “Lebih baik gunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 yang telah terverifikasi jauh lebih akurat," tambahnya.
Menurut Wasekjen DPP Partai Golkar ini secara teori DTKS yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) bisa menjadi jawaban atas kesemrawutan penyaluran bantuan sosial. “Sungguh disayangkan, DTKS tahun 2020 yang sudah terverifikasi justru tidak digunakan sebagai rujukan,” tegasnya.
Mantan Bupati Brebes ini juga meminta Kepala Daerah memaksimalkan tugas, peran, dan fungsi Kepala Desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam menjalankan pendistribusian Bansos. Dengan begitu pembagian berjalan cepat, tepat, akurat, terukur dan menyeluruh.
Menurutnya Kepala Desa mengetahui secara pasti data penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mengalami PHK, penduduk yang pendapatannya rendah, warganya yang bekerja informal atau juga penduduk yang memiliki ketahanan keuangan cukup besar.
“Mereka (Kades) yang paling tahu data yang ada di tangan pusat itu, apakah data lama atau baru. Mereka lebih paham di lapangan," terangnya.
Agung juga meminta semua pihak memberikan kepercayaan penuh kepada Kepala Desa dan jajarannya untuk menyalurkan Bansos kepada warga mereka yang berhak dan terdampak Covid-19 ini.
“Saya meyakini kepala desa dan perangkatnya bisa memilah dan memilih serta menetapkan skala prioritas terkait Bansos ini. Terus terang saya tidak rela karena ada kesalahan data pusat tentang distribusi Bansos mengakibatkan Kades berurusan dengan hukum,” pungkasnya.
(nun)
Lihat Juga :
