9.000 Personel Gabungan Disiagakan, Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law
Senin, 12 Oktober 2020 - 09:21 WIB
loading...
Foto petugas polisi menghalau pendemo. Sedikitnya 9.000 personel gabungan disiagakan untuk antisipasi pengamanan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang digelar di depan Istana Negara, Senin (12/10/2020). SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Sedikitnya 9.000 personel gabungan disiagakan untuk antisipasi pengamanan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin (12/10/2020). Personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Pemda DKI Jakarta.
“Belum ada penambahan pasukan, semuanya saat ini kurang lebih 9.000 pasukan yang disiapkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Baca juga; Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law, Polda Metro Alihkan Lalu Lintas Sekitar Istana )
Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa ke Istana Negara untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas keamanan telah melakukan pengawasan di beberap titik.
Selain itu, tindakan tegas juga akan dilakukan jika adanya perusuh yang melakukan aksi anarkis di tengah unjuk rasa. "Kita sudah menyiapkan prosedur pengamanan, dan kita akan tindak tegas jika ada perusuh,” tukasnya. (Baca juga; Kewenangan Daerah Dipangkas di UU Cipta Kerja, Bima Pilih Opsi Uji Materi )
“Belum ada penambahan pasukan, semuanya saat ini kurang lebih 9.000 pasukan yang disiapkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Baca juga; Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law, Polda Metro Alihkan Lalu Lintas Sekitar Istana )
Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa ke Istana Negara untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas keamanan telah melakukan pengawasan di beberap titik.
Selain itu, tindakan tegas juga akan dilakukan jika adanya perusuh yang melakukan aksi anarkis di tengah unjuk rasa. "Kita sudah menyiapkan prosedur pengamanan, dan kita akan tindak tegas jika ada perusuh,” tukasnya. (Baca juga; Kewenangan Daerah Dipangkas di UU Cipta Kerja, Bima Pilih Opsi Uji Materi )
(wib)
Lihat Juga :
