Fraksi PAN Minta Prosedur Isolasi OTG dan Penyaluran BLT Diatur Perda Covid-19
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 01:04 WIB
loading...
Graha Wisata Ragunan menyiapkan 76 kamar yang dapat menampung 152 pasien isolasi orang tanpa gejala (OTG) COVID-19. SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad meminta agar prosedur isolasi mandiri pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diatur spesifik dalam Raperda Penanggulangan Covid-19. Hal ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik serta memiliki kepastian hukum.
"Sebab, selama pemberlakuan PSBB, aturan protokol yang hanya didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) masih kurang memadai dan kurang kuat sehingga berdampak terhadap ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan masyarakat," kata Riano dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).
Dia memandang, selama ini prosedur isolasi mandiri bagi pasien OTG Covid-19 masih kerap berubah-ubah, sehingga berdampak pada ketidak pastian di masyarakat. "Jadi, prosedur dan mekanisme isolasi mandiri OTG ini sangat penting agar tidak membingungkan masyarakat," ujarnya.
(Baca juga: Anies Akhirnya Izinkan Kembali Pasien OTG COVID-19 Isolasi Mandiri di Rumah ).
Selain itu, lanjut Riano, Raperda Covid-19 juga perlu memperjelas jaminan kesehatan bagi setiap warga yang terpapar. Dia minta Pemprov DKI mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terkait Covid-19 hingga prosedur pemakaman jenazah korban Covid-19 .
"Kami menekankan agar warga tidak dibebani dengan pembiayaan-pembiayaan apa pun yang justru semakin memberatkan," tegas Riano.
Tak hanya itu, Riano juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengatur pendistribusian bantuan sosial (bansos) dan BLT dengan lebih jelas. Termasuk BLT bagi tenaga kesehatan yang telah bertaruh nyawa dalam perang melawan Covid 19.
(Baca juga: Arief Poyuono Kembali Serang Anies Baswedan ).
"Begitu juga dengan aturan dan sanksi bagi penyimpangan di lapangan. Karena, selama ini kami masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya pungutan yang diambil oleh oknum pada saat pendistribusian bansos," ujarnya.
Dia menyebut, bansos dan BLT sangat berarti di tengah kesulitan masyarakat yang terdampak Covid-19. Menurut dia, selama menerapkan PSBB Pemprov DKI juga harus memberi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan dan pelaku UMKM di Jakarta. Mengingat, masa pandemi yang diperkirakan masih lama.
(Lihat Juga Foto: Graha Wisata Ragunan Siap Tampung 152 OTG Pasien Covid-19 ).
"Pastikan bantuan Wi-Fi gratis untuk sekolah daring, serta aktivitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM. Apalagi, kita tahu, bahwa dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 kian dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pemberitaan tentang lonjakan kasus, angka kematian, serta makin minimnya ketersediaan ruang perawatan dan maraknya tenaga kesehatan yang turut terjangkit Covid-19 sangat berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat," kata dia.
"Sebab, selama pemberlakuan PSBB, aturan protokol yang hanya didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) masih kurang memadai dan kurang kuat sehingga berdampak terhadap ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan masyarakat," kata Riano dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).
Dia memandang, selama ini prosedur isolasi mandiri bagi pasien OTG Covid-19 masih kerap berubah-ubah, sehingga berdampak pada ketidak pastian di masyarakat. "Jadi, prosedur dan mekanisme isolasi mandiri OTG ini sangat penting agar tidak membingungkan masyarakat," ujarnya.
(Baca juga: Anies Akhirnya Izinkan Kembali Pasien OTG COVID-19 Isolasi Mandiri di Rumah ).
Selain itu, lanjut Riano, Raperda Covid-19 juga perlu memperjelas jaminan kesehatan bagi setiap warga yang terpapar. Dia minta Pemprov DKI mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terkait Covid-19 hingga prosedur pemakaman jenazah korban Covid-19 .
"Kami menekankan agar warga tidak dibebani dengan pembiayaan-pembiayaan apa pun yang justru semakin memberatkan," tegas Riano.
Tak hanya itu, Riano juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengatur pendistribusian bantuan sosial (bansos) dan BLT dengan lebih jelas. Termasuk BLT bagi tenaga kesehatan yang telah bertaruh nyawa dalam perang melawan Covid 19.
(Baca juga: Arief Poyuono Kembali Serang Anies Baswedan ).
"Begitu juga dengan aturan dan sanksi bagi penyimpangan di lapangan. Karena, selama ini kami masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya pungutan yang diambil oleh oknum pada saat pendistribusian bansos," ujarnya.
Dia menyebut, bansos dan BLT sangat berarti di tengah kesulitan masyarakat yang terdampak Covid-19. Menurut dia, selama menerapkan PSBB Pemprov DKI juga harus memberi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan dan pelaku UMKM di Jakarta. Mengingat, masa pandemi yang diperkirakan masih lama.
(Lihat Juga Foto: Graha Wisata Ragunan Siap Tampung 152 OTG Pasien Covid-19 ).
"Pastikan bantuan Wi-Fi gratis untuk sekolah daring, serta aktivitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM. Apalagi, kita tahu, bahwa dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 kian dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pemberitaan tentang lonjakan kasus, angka kematian, serta makin minimnya ketersediaan ruang perawatan dan maraknya tenaga kesehatan yang turut terjangkit Covid-19 sangat berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat," kata dia.
(zik)
Lihat Juga :
