Jelang Akhir Sensus Penduduk, Khofifah Pastikan Warga Jatim Tercatat

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan semua masyarakat Jatim tercatat oleh para petugas sensus penduduk (SP) dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan (prokes).

Untuk memastikan kondisi tersebut, Khofifah pun melihat secara langsung pendataan SP 2020 yang dilaksanakan oleh petugas di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9/2020). (Baca juga: Gubernur Berharap Hasil Sensus Penduduk 2020 Bantu Atasi COVID-19 )

"Saya ingin agar masyarakat Jawa Timur dapat tercatat dengan baik. Apalagi sensus ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Untuk itu, masyarakat harus bisa terdata secara baik dan benar," kata Khofifah. (Baca juga: Khofifah Ingatkan Agar Bansos Tak Digunakan Untuk Judi Online )

Ikut hadir mendampingi yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Dadang Hardiwan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar dan Bupati Sumenep A Busyro Karim.

Menurut Gubernur Khofifah, data penduduk setiap 10 tahun akan diperbaharui sehingga data yang dimiliki pemerintah menjadi dinamik dan terukur.

"Data itu bergerak dinamis setiap waktu, oleh karena itu perlu di update. Penting bagi kita untuk mengetahui update data dari berbagai kebutuhan perencanaan pembangunan agar intervensinya lebih tepat dan akurat," jelas dia.

Dia mencontohkan, jika 5 tahun lalu belum memiliki anggota keluarga atau anak, maka sekarang, data tersebut mungkin sudah berubah misalnya ada yang menikah dan memiliki anak, ada yang sudah sewa bahkan memiliki rumah, punya motor atau mobil dan sebagainya. Sama halnya dengan kepemilikan harta atau aset. Untuk itu, masyarakat harus memberikan dukungan data terbaru agar peta sosial ekonomi tergambarkan.

"Dengan akan berakhirnya sensus penduduk secara offline pada Akhir Bulan September hari ini, keikutsertaan masyarakat dalam update data sensus penduduk juga harus dioptimalkan," kata dia.

Khofifah menjelaskan, SP 2020 merupakan pendataan penduduk yang meliputi data jumlah penduduk, agama, pekerjaan, perekonomian dan data lainnya. Maka, dengan adanya data penduduk tersebut diharapkan presisi sebuah perencanaan yang akan dilakukan pemerintah bisa dihasilkan lebih akurat dan tepat sasaran.

"Data yang akurat dan terupdate itulah yang akan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan berskala nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa," kata dia.

Orang nomor satu di Jatim ini juga minta kepada para kepala daerah untuk memonitor dan mengecek setiap warganya untuk memastikan mereka telah tercatat dalam SP 2020 tahun ini.Baik di perkotaan, pedesaan maupun di pelosok-pelosok desa. "Kami ingatkan kepada masyarakat kalau ingin data kita valid maka jangan sampai tidak tercatat," kata dia.