Aksi Mahasiswa Bagian dari Kontrol Jalannya Pemerintahan
Jum'at, 26 Juni 2026 - 23:25 WIB
loading...
Demo mahasiswa. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya atau FPIR Fauzan Ohorella mengatakan bahwa aksi demonstrasi dari berbagai elemen terus meningkat di sejumlah daerah hingga di Jakarta. Menurut Fauzan, aksi tersebut adalah bagian dari sosial kontrol yang umum ketika ada permasalahan pada jalannya pemerintahan.
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," ujar Fauzan Ohorella dalam Sarasehan bertajuk 'Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh' yang digelar Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Fauzan juga menyinggung bahwa isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan sangat tendensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa.
![Aksi Mahasiswa Bagian dari Kontrol Jalannya Pemerintahan]()
Baca juga: Presiden Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo
"Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi soliditas pemerintah hari ini," pungkas Fauzan dalam diskusi yang digelar sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan mahasiswa dalam merespons gejolak aksi massa hari ini.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker) Wawan Sugiyanto turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan.
"Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi triger bagi isu ini," kata Wawan dalam kesempatan sama.
Wawan juga menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan, sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Dia berpendapat bahwa soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk perusahaan yang besar.
"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar," ujar Wawan.
Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI Niswatus Shabrina memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual hari ini. Dia mengklaim bahwa penyampaian aspirasi ada hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.
Dia menganggap, tuntutan publik hari ini adalah persoalan tata kelola pemerintahan yang dirasa masih jadi pekerjaan rumah.
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," ujar Fauzan Ohorella dalam Sarasehan bertajuk 'Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh' yang digelar Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Fauzan juga menyinggung bahwa isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan sangat tendensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa.
Baca juga: Presiden Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo
"Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi soliditas pemerintah hari ini," pungkas Fauzan dalam diskusi yang digelar sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan mahasiswa dalam merespons gejolak aksi massa hari ini.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker) Wawan Sugiyanto turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan.
"Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi triger bagi isu ini," kata Wawan dalam kesempatan sama.
Wawan juga menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan, sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Dia berpendapat bahwa soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk perusahaan yang besar.
"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar," ujar Wawan.
Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI Niswatus Shabrina memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual hari ini. Dia mengklaim bahwa penyampaian aspirasi ada hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.
Dia menganggap, tuntutan publik hari ini adalah persoalan tata kelola pemerintahan yang dirasa masih jadi pekerjaan rumah.
(rca)
Lihat Juga :
